'Prabowo Seolah-olah Tak Bisa Ganti Orang-orang Lama Jokowi'

Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Prof Henri Subiakto menyoroti adanya kejanggalan dalam kabinet yang dimiliki oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kabinet tersebut membuat presiden seperti terikat kepada sosok dari Joko Widodo atau Jokowi.

Menurut Henri, di tengah munculnya berbagai program dan lembaga baru, pemerintah belum melakukan perubahan pada sejumlah posisi penting yang selama ini menjadi sorotan masyarakat. Ia menilai kondisi tersebut memunculkan kesan bahwa presiden seolah belum mampu mengganti sejumlah pejabat yang berasal dari pemerintahan sebelumnya, yakni pemerintahan dari Jokowi.

Baca Juga: Di Balik Kejutan Berani Kaesang, Skenario 'Karpet Merah untuk Gibran' Tengah Disiapkan oleh Jokowi

"Ironisnya, di waktu yang sama, dia seolah gak bisa milih kapolri baru. Gak bisa milih panglima baru, jaksa agung baru dan gak bisa nunjuk menteri-menteri baru, yang menggantikan orang-orang lama Jokowi," ujar Henri, dikutip Selasa (28/7/2026).

Menurut Henri, pembaruan pada jabatan-jabatan strategis tersebut justru lebih mendesak dibanding membentuk berbagai institusi baru. Ia mengatakan selama ini banyak kalangan masyarakat yang mendorong adanya penyegaran di sejumlah sektor penting agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih efektif.

"Padahal pembaharuan di sektor-sektor penting yang bermasalah tersebut begitu banyak disuarakan publik. Namun persoalan-persoalan ini tetap saja tidak ada pembaharuan atau perubahan yang baik," katanya.

Henri kemudian mengaitkan kondisi tersebut dengan lahirnya sejumlah program baru yang digagas pemerintah. Menurutnya, muncul pertanyaan apakah semangat perubahan akhirnya dialihkan ke pembentukan berbagai institusi baru karena pembaruan di level pejabat strategis belum terwujud.

"Apakah karena mampet di persoalan itu, lalu keinginan pembaruan justru disalurkan pada hal-hal baru yang sebenarnya tidak dibutuhkan? Aneh banget cara kerja dan pemikiran presiden kita satu ini," ujarnya.

Henri, selain menyoroti belum adanya pergantian pejabat, juga mengkritik kecenderungan pemerintah membentuk berbagai lembaga baru di berbagai sektor, mulai dari universitas hingga koperasi, alih-alih memperbaiki institusi yang telah berjalan.

"Prabowo tidak mendahulukan memperbaiki dan membenahi yang sudah ada, tapi inginnya membuat lembaga baru yang sebelumnya sudah ada," ujar Henri.

Baca Juga: Siapa Menyangka Kasus Ijazah Jokowi Diam-diam Jadi 'Gong' Majunya Kaesang ke DPR

Ia mengingatkan bahwa langkah tersebut dapat memunculkan persoalan hukum dan tata kelola apabila tidak diselaraskan dengan regulasi yang berlaku. Adapun hingga saat ini, pemerintah belum memberikan tanggapan atas kritik tersebut.