PSI Dikritik Habis: Partai Ini Cuma Modal Solidaritas, Bukan Ideologi

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Mohamad Sobary, menyoroti Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang berencana mendongkrak elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sobary mengkritik PSI yang menurutnya hanya bermodalkan solidaritas, bukan ideologi kuat seperti partai lain. Ia mencontohkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang memiliki simbol dan ideologi jelas.

"Dia akan ngangkat partai apa ini? solidaritas ya. Ini juga penting, Bung. Partai kok urusannya cuman solidaritas. Solidaritas itu bukan sesuatu yang ideologis loh itu. Itu urusan perkawanan hari-harian itu," ungkap budayawan itu dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, dikutip Selasa (28/7).

"Kalau make nama demokrasi, wah jelas itu simbolah itu ideologi ini demokrasi, persatuan bangsa misalnya, PKB itu apa? PKB partai kebangkitan. Nah, kebangkitan bangsa ini bangkit. Dibayangkan bangkit ideologi Bung. Ideologi besar. Amanat nasional. Woh, keren, Bung," imbuhnya.

Sobary menegaskan, Indonesia adalah negara demokrasi, negara kerakyatan. Menurutnya, amanat bukan berasal dari pemimpin atau presiden, melainkan dari rakyat. "Simbol Bung ideologi Bung itu," tegasnya

Seperti diketahui, manuver politik terbaru Jokowi adalah turun gunung melakukan safari politik bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia memulai rangkaian safari politik di Lampung pada akhir Juni 2026, bahkan tampil mengenakan atribut topi berlogo PSI.

Baca Juga: 'Meaningless', Vonis Telak untuk Seluruh Manuver Politik Jokowi Belangan Ini

DPP PSI mengonfirmasi bahwa Jokowi dijadwalkan melanjutkan safari politik ke Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 31 Juli 2026. Agenda blusukan pasca-purnatugas ini direncanakan menyasar berbagai wilayah hingga tingkat kecamatan untuk menyapa relawan dan masyarakat.

Target utama langkah politik tersebut adalah memperkuat struktur dan basis suara PSI. Jokowi berkomitmen membantu partai yang dipimpin anak bungsunya, Kaesang Pangarep, agar mampu menembus ambang batas parlemen pada Pemilu 2029.