Perry Warjiyo Mundur, APINDO Minta Kejelasan Arah Kebijakan Moneter

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) meminta pemerintah segera memberikan kepastian mengenai transisi kepemimpinan Bank Indonesia setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri dari jabatan Gubernur BI.

Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, menilai kejelasan proses pergantian Gubernur BI penting untuk menjaga kepercayaan dunia usaha dan pelaku pasar di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Saya cuma mau mengatakan bahwa tentunya kalau soal pengunduran diri Gubernur BI itu kan sebenarnya kita menghormati keputusan, hak keputusan seorang untuk mengundurkan diri. Jadi kita apresiasi apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Perry dan tentunya kita menghormati pilihannya,” kata Shinta dalam konferensi pers Pra-Rakerkonas APINDO XXXV, di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Meski demikian, Shinta mengatakan pelaku usaha saat ini masih mengambil sikap menunggu dan mengamati perkembangan proses pergantian kepemimpinan di bank sentral.

“Tapi yang penting ini kan sekarang yang namanya wait and see ini karena perlu kepastian, kemudian transisinya seperti apa,” ujarnya.

Menurut Shinta, penunjukan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti untuk menjalankan tugas Gubernur BI sementara dapat menjaga kesinambungan kebijakan yang telah berjalan.

Namun, APINDO tetap mengharapkan proses penetapan pemimpin definitif Bank Indonesia dapat dilakukan lebih cepat. Kepastian tersebut dibutuhkan karena keputusan bank sentral berpengaruh langsung terhadap stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi, suku bunga, dan aktivitas sektor riil.

“Namun kan dengan kondisi yang ada tentunya perlu kepastian yang lebih cepat. Jadi mungkin ini yang menjadi perhatian kami, kepastian arah kebijakan moneter ini sangat penting untuk kita bisa menghadapi berbagai tantangan yang ada,” tutur Shinta.

Ia menambahkan, tantangan tersebut semakin besar karena dunia usaha juga menghadapi ketidakpastian global dan perubahan dinamika perdagangan internasional.

“Apalagi dengan adanya ketidakpastian global, dengan dinamika perdagangan internasional, tentunya selama ini yang jadi kunci selalu volatilitas nilai rupiahnya, inflasinya, ini semua kan sangat bergantung,” katanya.

Shinta memperkirakan pelaku pasar akan kembali menilai risiko dan prospek kebijakan ekonomi Indonesia selama proses transisi kepemimpinan BI berlangsung.

“Pelaku pasar akan melihat, melakukan reassessment untuk melihat nantinya seperti apa, jadi transisi kepemimpinannya bakal seperti apa,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam, menilai Destry layak melanjutkan kepemimpinan di BI karena telah terlibat dalam penyusunan berbagai kebijakan bersama Perry Warjiyo.

“Kalau kita melihat sebenarnya Destry Damayanti ini sebaiknya memang bisa berlanjut. Kenapa? Karena selama ini banyak kebijakan-kebijakan baru dari Pak Perry itu juga bersama-sama dengan DGS (Deputi Gubernur Senior),” kata Bob.

Menurutnya, keberlanjutan kepemimpinan Destry dapat membuat proses transisi berlangsung lebih mulus sekaligus menjaga koordinasi antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil.

“Ini juga lebih bagus, lebih smooth, karena satu orangnya terhadap kementerian-kementerian dan juga yang lain itu lebih banyak komunikasinya justru dengan DGS,” ujarnya.

Bob menegaskan bahwa dunia usaha membutuhkan kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil yang saling terhubung agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi.

Baca Juga: Bos BCA Buka Suara soal Pengganti Perry Warjiyo, Ini Harapannya

Baca Juga: Breaking News! Gubernur BI Perry Warjiyo Mundur dari Jabatan

“Harapan tentu saja dari APINDO, ketiga kebijakan ini harus sambung-menyambung supaya orang tidak bingung,” katanya.

Pemerintah sebelumnya secara resmi menerima surat pengunduran diri Perry Warjiyo. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya akan memproses pemberhentian Perry secara hormat melalui keputusan presiden.

Sesuai ketentuan perundang-undangan, tugas Gubernur BI untuk sementara dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti. Pemerintah menyatakan akan menjaga koordinasi dengan Bank Indonesia untuk memastikan kesinambungan kebijakan serta stabilitas moneter dan fiskal.