Zulhas Ungkap Dua Daerah Jadi Prioritas MBG, Papua Pegunungan dan NTT Dikebut Rampung Sebulan

Pemerintah memutuskan memberi perhatian khusus kepada Papua Pegunungan dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kedua wilayah tersebut menjadi prioritas utama karena masih memiliki angka stunting yang tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan penataan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dilakukan bertahap, dengan daerah berisiko tinggi menjadi fokus pertama yang harus segera diselesaikan.

Menurut Zulhas, pemerintah menargetkan seluruh pembenahan SPPG di Papua Pegunungan dan NTT dapat dirampungkan hanya dalam waktu satu bulan.

"Wilayah prioritas dengan angka stunting tinggi, seperti Papua Pegunungan dan Nusa Tenggara Timur, target penyelesaiannya dalam kurun waktu satu bulan," ujar Zulhas, dikutip dari Antara, Rabu (29/7/2026).

Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah mempercepat penataan lebih dari 13 ribu titik SPPG di berbagai daerah agar pelaksanaan MBG semakin efektif dan tepat sasaran.

Sementara itu, wilayah lain seperti Jawa dan Sumatera akan menjalani proses evaluasi lebih panjang. Pemerintah memperkirakan pembenahan di kedua kawasan tersebut membutuhkan waktu hingga dua bulan untuk memastikan seluruh fasilitas siap beroperasi.

Selain mempercepat pembangunan dan penataan SPPG, pemerintah juga tengah melakukan pemutakhiran data penerima manfaat. Sebanyak 63 juta calon penerima MBG ditargetkan selesai diverifikasi dalam waktu satu bulan.

Zulhas menegaskan program MBG tetap ditujukan kepada seluruh anak Indonesia. Namun, penerima akan diprioritaskan berdasarkan kebutuhan sehingga sekolah-sekolah yang dinilai telah mampu memenuhi kebutuhan gizi siswanya tidak menjadi sasaran utama.

Baca Juga: Kejagung Ungkap Alasan Kenapa Lakukan Penggeledahan Pada Dini Hari ke Eks Wakil Kepala BGN

"Perintah Bapak Presiden semua dikasih kecuali yang tidak mau, misalnya SMA-SMA yang bagus, yang sudah sarapannya bagus, ya nggak apa-apa. Tapi bukan berarti pemerintah tidak mengasih, tidak. Memang itu bagian dari anak-anak kita yang sudah merasa cukup dan sudah punya kemampuannya," kata Zulhas.

Untuk mendukung percepatan tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono akan merevisi sejumlah aturan operasional sekaligus memperkuat koordinasi dengan 17 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan MBG.

Pemerintah optimistis pembenahan tata kelola, sinkronisasi data, hingga penyempurnaan regulasi akan membuat pelaksanaan MBG berjalan lebih efektif sekaligus menjawab berbagai persoalan yang selama ini menjadi sorotan masyarakat.