Bukan Sekadar Bagi Makan, Pemerintah Mulai Bongkar Ulang Target dan Menu MBG

Pemerintah mulai melakukan penajaman terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) akan melibatkan para ahli gizi untuk mengevaluasi sasaran penerima hingga standar menu yang diberikan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan evaluasi tersebut dilakukan agar program MBG tidak hanya berjalan secara luas, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap perbaikan kualitas gizi masyarakat.

Rencananya, pembahasan bersama para ahli gizi akan dilakukan sebelum 5 Agustus 2026. Dalam pertemuan itu, pemerintah akan menentukan kembali kelompok penerima manfaat yang menjadi prioritas.

Budi menyebut pemerintah ingin memastikan penerima MBG benar-benar sesuai dengan kebutuhan, termasuk menentukan sekolah, kelompok usia, hingga wilayah yang membutuhkan intervensi gizi lebih besar.

"Nomor satu targetnya ini, kita mau refine sekolah mana yang mau dikasih, usia mana, SD-nya di mana, lokasinya di mana, fokusnya di mana, dan lain sebagainya. Ibu hamil, ibu hamil yang bagaimana," ujar Budi dalam konferensi pers di kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).

Selain memperbaiki sasaran penerima, pemerintah juga akan membahas standar menu MBG yang selama ini menjadi perhatian publik. Evaluasi dilakukan untuk menentukan komposisi makanan yang paling tepat bagi penerima manfaat.

Budi mengatakan pembahasan menu akan mencakup berbagai aspek, mulai dari kandungan nutrisi hingga jenis makanan yang diberikan kepada penerima MBG.

"Tentukan standarnya. Standarnya ini ramai, mau kasih kacang, mau kasih susu, mau kasih apa, itu nanti masuk," katanya.

Menurut Budi, kehadiran Kepala BGN Sudaryono diharapkan mampu mempercepat proses pembenahan program MBG. Ia menilai perbaikan tata kelola menjadi penting agar program tersebut berjalan sesuai tujuan awal.

"Saya sangat yakin dengan standar yang Kepala BGN yang baru ini, dia akan cepat gercep beresin itu dengan tegas sehingga berikan kesempatan kita untuk membenahi program yang sangat penting buat kesehatan ini," ujar Budi.

Baca Juga: Sudaryono Larang Mitra MBG Temui Pejabat BGN di Ruang Kerja, Semua Wajib Lewat Jalur Resmi

Selain menyusun standar baru, pemerintah juga sepakat melakukan riset untuk mengukur dampak langsung dari program MBG terhadap kondisi gizi penerima manfaat.

Budi menjelaskan pengukuran tersebut akan dilakukan terhadap anak-anak yang masuk dalam data stunting dengan menggunakan metode by name by address.

Dengan metode tersebut, pemerintah dapat memantau perkembangan kondisi penerima secara lebih spesifik dan memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh kelompok yang membutuhkan.

Langkah evaluasi ini dilakukan setelah pemerintah sebelumnya menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan MBG, mulai dari tata kelola dapur hingga ketepatan sasaran penerima.

Melalui pelibatan ahli gizi dan pemetaan ulang penerima manfaat, pemerintah berharap MBG tidak hanya menjadi program pembagian makanan, tetapi mampu menjadi instrumen utama dalam memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat.