DPR Bisa Depak Gibran? Hersubeno Bongkar Skenario Mengejutkan di MK

Jurnalis senior Hersubeno Arief memaparkan skenario yang memungkinkan DPR mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, DPR bisa menggunakan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang membuka jalan bagi Gibran maju sebagai cawapres, sebagai dasar tuduhan 'pelanggaran konstitusi'.

"Agar bisa membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi, Mereka itu enggak dengan cara begitu, tidak menggunakan alasan politik. DPR harus membungkus cacatnya putusan MK 90 menjadi kategori perbuatan tercela atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat, ini yang seperti diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945," jelas Hersu dalam kanal YouTube Hersubeno Point, dikutip Kamis (30/7).

Ia menilai argumen hukum bisa diarahkan pada “constitutional crime” atau kejahatan konstitusi yang terencana. DPR dapat mendalilkan bahwa putusan MK 90 lahir dari pelanggaran etik berat, terbukti dengan pencopotan Anwar Usman, paman Gibran, sebagai Ketua MK oleh Majelis Kehormatan MK.

Selain itu, DPR bisa berargumen bahwa Gibran secara sadar memanfaatkan hubungan kekerabatan dan nepotisme untuk memanipulasi hukum demi kepentingan pribadi.

Hersubeno juga menyinggung isu baru terkait ijazah Gibran yang mulai dipersoalkan publik. 

"Belum lagi sekarang ada celah baru ini, soal ijazah Gibran yang sudah mulai diungkit-ungkit juga oleh banyak banyak orang ya setelah ijazah Jokowi, sekarang ijazah Gibran. Dan saya sendiri menilai ini jauh lebih serius apa yang terjadi pada ijazah Gibran," ujarnya.

Jika terbukti, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela berat. DPR bisa mendalilkan bahwa keabsahan Gibran sebagai wapres batal demi hukum.

Baca Juga: Agustus Jadi Titik Krusial Prabowo-Gibran? Ini Skenario di Balik Tekanan ke Isatana

"Itu void ab initio namanya ya. Sehingga dia dikategorikan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres," tandasnya.

Sebagai informasi, melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK mengubah syarat usia minimal capres-cawapres tetap 40 tahun, kecuali bagi pejabat yang sedang atau pernah menduduki jabatan hasil pemilu, termasuk kepala daerah. Aturan ini meloloskan Gibran yang saat itu berusia 36 tahun karena menjabat Wali Kota Surakarta.