Arab Saudi Tak Tahan, Kini Bantu AS Gempur Pasukan Pro Iran

Arab Saudi akhirnya mengambil langkah yang selama berbulan-bulan berusaha dihindarinya, yakni terlibat langsung dalam konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Iran. Setelah lima bulan menjaga jarak dari perang, Riyadh pada Selasa (28/7) waktu setempat bergabung dengan jet tempur AS melancarkan serangan ke wilayah Irak timur yang menjadi basis kelompok milisi pro-Iran.

Keputusan tersebut muncul setelah Arab Saudi dalam sepekan terakhir menghadapi rentetan serangan rudal dan pesawat nirawak yang dilancarkan kelompok Houthi di Yaman serta milisi sekutu Iran di Irak.

Komando Pusat AS (CENTCOM) menyebut operasi gabungan itu sebagai respons terhadap lebih dari 30 serangan drone yang dituduhkan diarahkan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). Sementara itu, Kementerian Pertahanan Saudi menegaskan kerajaan tidak menginginkan eskalasi konflik, namun akan merespons setiap agresi yang dihadapi.

Langkah Riyadh dinilai menjadi titik balik yang berisiko. Analis CNN Tim Lister dan Nic Robertson menilai keterlibatan Saudi dalam konflik Iran berpotensi menguras sumber daya kerajaan karena harus menghadapi lawan yang mengandalkan perang asimetris. Menurut mereka, ancaman yang dihadapi Saudi bukan hanya berasal dari milisi di Irak dan Yaman, tetapi juga Iran.

Menurut kedua analis tersebut, kesabaran Saudi akhirnya habis setelah milisi pro-Iran di Irak melancarkan dua serangan drone yang menyasar infrastruktur penting Saudi dan wilayah Riyadh pada Senin dan Selasa. Pasukan Mobilisasi Populer, kelompok payung milisi Irak, menyatakan terdapat korban tewas dan luka dalam serangan balasan yang dilakukan.

Selama pekan pertama perang Iran, ratusan drone dilaporkan ditembakkan dari Irak menuju fasilitas AS di Arab Saudi. Meski sempat terjadi gencatan senjata, serangan-serangan masih berlanjut hingga Mei 2026.

Bagi Riyadh, ancaman tersebut juga membangkitkan trauma atas serangan terhadap kilang minyak Abqaiq pada 2019 yang sempat melumpuhkan hampir setengah produksi minyak Saudi. Saat itu Houthi mengklaim bertanggung jawab, namun sumber intelijen yang dikutip CNN menyebut serangan kemungkinan berasal dari Irak. Meski menyalahkan Iran, Saudi ketika itu memilih tidak melakukan pembalasan.

Analis Mohammed Al Basha menilai keputusan Saudi kini terlibat langsung dalam konflik dipicu oleh aksi Houthi yang dianggap telah melewati batas. Pada akhir pekan lalu, kelompok itu menembakkan rudal ke dua kompleks minyak Saudi di Jazan di pesisir Laut Merah. Citra satelit dan video geolokasi menunjukkan salah satu fasilitas mengalami kerusakan parah.

Selain itu, Houthi juga menyerang sejumlah kapal tanker Saudi di Laut Merah dengan alasan kapal-kapal tersebut melanggar blokade yang mereka tetapkan. Menurut Lister dan Robertson, blokade itu menjadi eskalasi besar karena Saudi telah mengalihkan sebagian besar ekspor minyaknya ke Laut Merah akibat Selat Hormuz masih lumpuh.

Ketegangan semakin meningkat setelah insiden di Bandara Sanaa pada 13 Juli. Militer Irak yang didukung Saudi menyerang bandara tersebut untuk mencegah pesawat Iran mendarat. Houthi menuduh Saudi berada di balik serangan itu karena pesawat Iran disebut membawa para pejabat Houthi yang baru menghadiri pemakaman mantan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Baca Juga: Perang Timur Tengah Memanas, AS Restui Penjualan Senjata Rp33,5 Triliun untuk Arab Saudi

Meski kini memilih ikut bertindak, para analis menilai Saudi memiliki kemampuan militer yang jauh lebih siap dibanding satu dekade lalu. Setelah menggelontorkan puluhan miliar dolar untuk modernisasi pertahanan, angkatan udara Saudi disebut mampu mendeteksi dan merespons ancaman dengan lebih cepat.

Nawaf Obeid dari Departemen Studi Perang King's College London menilai integrasi sistem pertahanan Saudi telah memangkas secara signifikan waktu antara deteksi ancaman hingga pelaksanaan penindakan.

Dalam beberapa bulan terakhir, Riyadh juga mempercepat investasi pada teknologi anti-drone menyusul meningkatnya serangan terhadap instalasi minyak di pantai timur. Bahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat berkunjung ke Riyadh untuk menawarkan sistem pertahanan terpadu yang digunakan Ukraina menghadapi Rusia, meski teknologi tersebut dinilai tidak dapat dioperasikan secara instan.