Kalah Cepat dari Vietnam dan Thailand, Pengusaha RI Soroti Kebijakan Tax Holiday ASEAN

Persaingan memperebutkan arus investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) di kawasan Asia Tenggara dipastikan semakin ketat dan agresif. Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) melaporkan bahwa negara-negara tetangga memberikan opsi insentif yang jauh lebih menggiurkan dibanding Indonesia.

Demikian disampaikan oleh Ketua HKI, Akhmad Maruf Maulana, dalam sambutannya pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XXV HKI di Jakarta, Kamis (30/7/2026).

"Persaingan semakin ketat, Pak Menteri. Persaingan antar negara-negara ASEAN, tax holiday itu semakin negara-negara ASEAN memperpanjang tax holiday-nya," katanya.

Akhmad menjelaskan, negara kompetitor utama dalam rantai pasok manufaktur, seperti Vietnam dan Thailand, dinilai memiliki gerakan birokrasi yang jauh lebih responsif dan memberikan kejelasan insentif pajak yang lebih cepat.

"Thailand, Vietnam lebih memperpanjang, lebih kejelasannya lebih cepat. Gerakan mereka lebih cepat, Pak Menteri," ungkap Akhmad.

Lebih lanjut, Akhmad mengungkapkan kelambanan pengambilan keputusan birokrasi di Tanah Air dikhawatirkan bakal membuat para pemodal asing kelas kakap mengalihkan target relokasi pabrik mereka ke negara kompetitor.

“Kami bukan pelaku APBN, kami murni swasta, kami non-APBN, Pak Menteri. Tetapi kami mohon dukungan dari pemerintah supaya investasi yang betul-betul kami dapat ini betul-betul cepat realisasi,” sambung Akhmad.

Oleh karena itu, pelaku swasta meminta jajaran pemerintah pusat untuk segera merevisi dan mengambil langkah taktis guna melawan manuver fasilitas libur pajak (tax holiday) dari negara ASEAN lainnya.

Sebelumnya, Pemerintah memastikan berbagai insentif fiskal yang tengah disiapkan untuk Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) atau International Financial Center (IFC) tidak akan mengganggu daya saing Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Baca Juga: Diungkap Purnawirawan Mayjen, Kekuatan Asing hingga Polisi Jadi Bekingnya Jokowi di Kasus Ijazah

Baca Juga: Kemenperin Siapkan Insentif bagi Kawasan Industri yang Bertransformasi Hijau

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menegaskan bahwa kedua skema tersebut dirancang untuk saling melengkapi.

Susi mengatakan, bahwa pemerintah mempertimbangkan agar lokasi PFII berada di dalam kawasan KEK agar implementasinya dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

"Ini agak beda, kalau ini IFC kan secara khusus, ini kan kawasan ini, jadi bersinergi, bahkan kemarin hasil review awal kemarin, sebaiknya posisi IFC nanti di Bali juga ada di dalam kawasan ekonomi khusus, jadi saling melengkapi," kata Susiwijono di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (6/7/2026).