PLTA Senilai Rp 21,6 T di Sumut Dikebut, Target Operasi Oktober 2026

Pemerintah mempercepat penyelesaian proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru senilai Rp21,6 triliun di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dengan target mulai beroperasi secara komersial (Commercial Operation Date/COD) pada Oktober 2026. 

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat keandalan sistem kelistrikan Sumatera sekaligus mengejar target bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional sebesar 21% pada akhir tahun.

Percepatan proyek tersebut menjadi fokus kunjungan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung ke proyek strategis nasional itu pada Kamis (30/7/2026). 

Menurut Yuliot, tambahan pasokan listrik dari PLTA Batang Toru berkapasitas 510 megawatt (MW) dibutuhkan karena sistem kelistrikan Sumatera masih menghadapi tekanan pasokan.

"Ini merupakan upaya percepatan kita untuk penyediaan dan keandalan energi secara nasional. Khususnya, kondisi energi di wilayah Sumatera cukup kritis sehingga kita memerlukan antisipasi. Dengan keterbatasan ketersediaan energi primer yang lain, kita sudah memiliki PLTA Batang Toru yang bisa on-grid," ujar Yuliot dalam keterangan resemi.

Percepatan penyelesaian proyek juga didorong oleh pemulihan infrastruktur transmisi yang rusak akibat bencana hidrologi pada November 2025. Saat itu, lima menara transmisi roboh sehingga menghambat penyaluran listrik dari pembangkit ke jaringan interkoneksi Sumatera.

Yuliot mengatakan pemerintah saat ini mengawal percepatan pembangunan kembali jalur transmisi, yang masih berada pada tahap perancangan menara dan struktur pondasi.

"Pembangunan kembali jalur transmisi ini dilakukan secara terakselerasi agar energi listrik dari PLTA Batang Toru dapat disalurkan dengan optimal ke dalam jaringan transmisi Sumatera," katanya.

Selain persoalan transmisi, proyek yang dikembangkan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) tersebut sebelumnya sempat terkendala perizinan dan administrasi. 

Kepastian kelanjutan proyek diperoleh setelah Menteri Lingkungan Hidup mencabut sanksi administratif melalui Keputusan Nomor 1444 Tahun 2026 pada 16 Maret 2026, sehingga proses konstruksi dapat dilanjutkan.

Menurut Yuliot, penyelesaian administrasi kini berjalan bersamaan dengan pengujian teknis pembangkit yang memerlukan genangan air untuk mengoperasikan turbin.

"Testing yang dilakukan ini namanya PLTA kan harus ada genangan. Kalau tidak ada genangan, testing tidak bisa kita lakukan. Berarti antara penyelesaian administratif dan juga pelaksanaan testing itu kita lakukan secara paralel," jelasnya.

Ia menambahkan, percepatan pengoperasian PLTA Batang Toru menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung pencapaian target bauran EBT nasional.

"Jika kita tidak melakukan percepatan-percepatan, maka target bauran energi 21 persen tidak akan tercapai hingga akhir tahun," ujarnya.

Baca Juga: PLTS Masuk Sekolah, Pertamina NRE Jadikan Bengkalis Laboratorium Energi Bersih

Baca Juga: IESR Dorong PLTS 100 GW Terintegrasi dengan Program Listrik Desa

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi memastikan PLTA Batang Toru ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada Oktober 2026. 

Jadwal tersebut mundur dari rencana awal yang dipatok pada akhir 2025 hingga awal 2026 akibat dampak longsor dan kerusakan infrastruktur.

“Rencana Oktober 2026 COD. Tadinya Desember (2025) atau Januari (2026), tapi menjadi Oktober. Sekarang lagi berbenah karena ada longsor," ujar Eniya selepas konferensi pers Kinerja Kementerian ESDM, Kamis (8/1/2026).

PLTA Batang Toru dibangun di lahan seluas sekitar 650 hektare di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan kapasitas terpasang 510 MW. Proyek yang mulai dibangun pada 1 September 2017 itu dikerjakan PT North Sumatera Hydro Energy dengan Sinohydro Corporation Limited sebagai kontraktor dan memiliki nilai investasi sekitar Rp21,6 triliun yang berasal dari penanaman modal asing.