Makalah MBG Masuk Nominasi Nobel Perdamaian Diusut, Pemerintah Selidiki Dugaan Pencatutan Nama Prabowo

Pemerintah mulai menyelidiki kemunculan makalah yang mengusulkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai nominasi Nobel Perdamaian 2026. Langkah investigasi dilakukan setelah dokumen tersebut memunculkan sejumlah nama lembaga negara dan Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu penulis.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari membenarkan bahwa proses penelusuran tengah berlangsung. Menurutnya, pemerintah masih mengumpulkan informasi untuk memastikan keabsahan dokumen yang beredar tersebut.

"Lagi investigasi," kata Qodari di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Makalah yang menjadi sorotan itu diunggah melalui situs papers.ssn.com dengan judul Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by The National Nutrition Agency Building Smart Business for Food Security Industry and Indonesia's Economic Growth. Dalam dokumen tersebut, nama Presiden Prabowo Subianto tercantum sebagai salah satu penulis.

Tak hanya Bakom, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga bergerak melakukan klarifikasi. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irawan mengatakan pihaknya sedang memastikan apakah surat yang dilampirkan dalam makalah benar-benar berasal dari institusinya.

Menurut Benni, tidak hanya Kemendagri yang dikaitkan dengan makalah tersebut, tetapi juga sejumlah lembaga lain sehingga seluruh informasi perlu diverifikasi terlebih dahulu.

"Terkait dengan Kemendagri dari pagi kami sudah dapat informasi itu. Sekarang lagi diklarifikasi, apakah itu memang Kemendagri secara kelembagaan atau bagaimana. Kemudian apakah surat yang disampaikan itu benar dari Kemendagri atau apa, kita pastikan dulu," ujar Benni.

Kemendagri juga telah berkoordinasi dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) karena nama institusi tersebut ikut disebut dalam dokumen yang beredar.

Hasil klarifikasi sementara menunjukkan bahwa makalah tersebut bukan berasal dari IPDN. Pihak kampus juga telah memberikan penjelasan langsung kepada Kemendagri.

"Saya sudah klarifikasi ke IPDN. Itu bukan dari IPDN. Kita sudah telepon Pak Rektor, itu bukan dari IPDN," kata Benni.

Baca Juga: Soal Isu Prabowo Bakal Copot Dirinya, Ini Kata Kapolri Listyo Sigit

Selain itu, Kemendagri turut memeriksa pencantuman nama salah seorang pegawainya di dalam makalah. Klarifikasi internal masih dilakukan untuk memastikan keterkaitan nama tersebut dengan dokumen yang beredar.

"Tapi memang ada staf yang namanya Ashar itu di Dirjen Polpum. Nah itu yang tadi Pak Dirjen Polpum meminta klarifikasi secara internal Pak Akmal. Sejauh ini saya belum dapat hasil klarifikasi. Saya belum dapat update," tuturnya.

Hingga kini, pemerintah belum menyampaikan kesimpulan terkait keaslian makalah maupun keterlibatan pihak-pihak yang namanya dicantumkan. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan apakah telah terjadi pencatutan nama maupun dokumen resmi dalam publikasi tersebut.