Kemenlu Himpun Masukan Multipihak Perkuat Diplomasi Dekarbonisasi

Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri RI bersama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Pusat dan Cabang Semarang, Universitas Negeri Semarang (UNNES), dan Universitas Diponegoro (UNDIP), didukung Synergy Policies dan ViriyaENB, menggelar rangkaian Diskusi Terpumpun dan kunjungan lapangan sebagai bagian dari penyusunan strategi diplomasi dekarbonisasi Indonesia.

PT Kawasan Industri Terpadu Batang (PT KITB) telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan China State Construction Engineering Corporation untuk membentuk Two Countries Twin Parks Indonesia-China pada 13 Maret 2025. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang dijajaki sebagai proyek percontohan kemitraan transformatif transisi energi bersih, mengacu pada Shenzhen sebagai model kawasan industri hijau berskala global.

Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pengumpulan masukan lapangan yang akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi strategi kebijakan luar negeri terkait kemitraan transisi energi bersih. Kegiatan ini melanjutkan pemetaan cara-cara mempercepat transisi energi bersih melalui kemitraan internasional yang telah dilakukan Synergy Policies dan BSKLN Kemlu sepanjang 2025 bersama ViriyaENB. Kegiatan ini juga bagian dari tindak lanjut dialog 1.5 track Indonesia-China yang terselenggara pada 27-28 Januari 2026 di Gading Serpong.

KEK Batang, Ujian Nyata Komitmen Dekarbonisasi Indonesia

Indonesia menghadapi tantangan ganda. Di satu sisi, Indonesia menghadapi persaingan global atas rantai pasok energi bersih dan teknologi net zero yang makin ketat. Di sisi lain, komitmen dekarbonisasi nasional membutuhkan bukti implementasi di lapangan, bukan sekadar kerangka kebijakan.

KEK Industropolis Batang, sebagai wilayah implementasi kerja sama Twin Park dengan Tiongkok, menjadi salah satu titik untuk menguji transformasi kemitraan energi bersih Indonesia. Harapannya, kemitraan yang dibentuk mampu bergerak dari hubungan pemasok-pembeli teknologi menjadi kemitraan strategis yang transformatif.

"Diplomasi dekarbonisasi dilaksanakan dengan memperhatikan ekosistemnya. Kami mencatat adanya bibit ekosistem pengetahuan, keahlian, dan komitmen dari kalangan ahli di universitas, pelaku usaha, dan pemerintah di Semarang dan sekitarnya untuk meningkatkan ekonomi, kompetensi sumber daya manusia, dengan tetap memperhatikan lingkungannya," ujar Muhammad Takdir, Kepala BSKLN Kementerian Luar Negeri RI yang dikutip di Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Baca Juga: KEK Industropolis Batang Perkuat Transformasi Industri Hijau, Dorong Investasi Berkelanjutan

Sementara itu Synergy Policies menegaskan bahwa forum ini merupakan babak baru untuk mewujudnyatakan sinergi berbasis keilmuan, data empiris, dan kekayaan komitmen di lapangan untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam diplomasi dekarbonisasi.

Dr. Dinna Prapto Raharja, Executive Director Synergy Policies menegaskan, tiga hal yang kita ingin gali dari dialog ini adalah, pertama, sejauh mana ekosistem Batang siap memenuhi standar Eco-Industrial Park secara internasional.

"Kedua, di titik mana kebijakan, pembiayaan, dan kelembagaan kita masih terdapat bottleneck (hambatan), dan Ketiga, bagaimana pengalaman ini bisa jadi modal tawar Indonesia pada kerja sama dengan Tiongkok. Bukan sekadar penerima investasi, tapi mitra yang menentukan standar dan mendapatkan pengakuan positif atas kontribusinya pada rantai pasok produk dan jasa yang diakui di tingkat global,” jelasnya.

Masukan Lintas Pakar dan Pemangku Kepentingan

Dialog menghadirkan pandangan dari akademisi lintas disiplin, organisasi profesi, dan perwakilan Kemlu, dengan tiga pemantik utama, yakni Dr. Ganjar Samudro, Departemen Teknik Lingkungan, Universitas Diponegoro; Prof. Dr. Sucihatiningsih D.W. Prajanti, Guru Besar Ekonomi Pertanian, Universitas Negeri Semarang (UNNES); dan Prof. Firmansyah, Guru Besar Ilmu Ekonomi, Universitas Diponegoro.

Baca Juga: INDEF: SRUK Belum Cukup Hidupkan Pasar Karbon

Berbagai masukan tersebut dikupas lebih mendalam dengan tanggapan dari kalangan akademisi, praktisi dan Kementerian Luar Negeri. Prof. Ngatindriatun, dan Prof. Taofik Hidayat dari ISEI Semarang menyampaikan pentingnya memperkuat perspektif kesiapan ekosistem daerah dan sisi pembiayaan. Bapak Arimba Eriwibowo dari DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Tengah menyoroti best practices dari pelaku usaha dan integrasi rantai pasok industri hijau.

Vahd Nabyl Mulachela dan Spica Tutuhatunewa dari Kementerian Luar Negeri RI menegaskan kesiapan Kemlu menindaklanjuti masukan dari para pakar ini ke dalam kanal diplomasi bilateral, termasuk dengan Tiongkok. Kepala BSKLN Muhammad Takdir mengulang komitmen Kemlu dalam promosi KEK dan upaya pengembangannya dengan memanfaatkan keberadaan Perwakilan RI di luar negeri.

Seluruh masukan yang terkumpul menjadi bahan pendalaman pada pertemuan dengan para tenant dan kunjungan lapangan langsung ke KEK Industropolis Batang pada 7 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan dirancang untuk menghasilkan rekomendasi strategi kebijakan luar negeri yang konkret bagi Kementerian Luar Negeri RI, sekaligus menegaskan bahwa diplomasi dekarbonisasi Indonesia tidak berhenti pada forum internasional, tetapi berpijak pada kesiapan kondisi nyata yang berasal dari lapangan.