Utang Pemerintah Tembus Rp10.293 Triliun per Juni 2026

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp10.293,69 triliun hingga 30 Juni 2026.

Berdasarkan data DJPPR, posisi utang tersebut setara dengan 41,26% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Utang pemerintah didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN). Nilai outstanding SBN tercatat mencapai Rp8.966,79 triliun.

Sementara itu, utang pemerintah yang berasal dari pinjaman tercatat sebesar Rp1.326,90 triliun.

Dengan demikian, porsi SBN mencapai sekitar 87,1% dari total utang pemerintah, sedangkan pinjaman menyumbang sekitar 12,9%.

DJPPR mencatat posisi utang pemerintah secara keseluruhan masih berada di bawah batas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yakni maksimal 60% terhadap PDB.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya menegaskan rasio utang negara sebesar 40,54 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025 masih aman.

Purbaya menjelaskan bahwa kenaikan rasio utang dari 39,81 persen PDB pada 2024 menjadi 40,54 persen pada 2025 masih jauh di bawah ambang batas maksimal 60 persen PDB yang diatur dalam undang-undang.

Baca Juga: Rahasia Ketegangan Jokowi-Prabowo: Utang Uang di Balik Layar?

Baca Juga: Defisit APBN 2026 Melebar, Utang Pemerintah Diproyeksi Tembus Rp10.600 Triliun

"Pemerintah menegaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang. Sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali," kata Purbaya dalam Dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-25 Masa Persidangan V di Jakarta, Selasa (14/7/2026)