AdaKami Bongkar 3 Informasi yang Wajib Dicek Sebelum Ajukan Pinjaman Online

PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) meluncurkan kampanye "Buka-Bukaan" bertema "Gak Ada Udang di Balik Batu" untuk mendorong transparansi informasi pinjaman di tengah pesatnya pertumbuhan industri peer-to-peer(P2P) lending atau pinjaman daring (pindar).

Langkah tersebut dilakukan seiring meningkatnya nilai outstanding pembiayaan industri pindar yang mencapai Rp105,14 triliun pada Juni 2026, tumbuh 25,88% secara tahunan (year on year/yoy) berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Strategic Communication and Brand Lead AdaKami, Jonathan Kriss, mengatakan transparansi informasi menjadi bagian penting dalam memperkuat perlindungan konsumen, mengingat layanan pinjaman digital memiliki risiko yang perlu dipahami pengguna sebelum mengajukan pinjaman.

"Sejak awal, pelindungan konsumen selalu menjadi fokus utama di AdaKami. Kampanye 'Buka-Bukaan' ini adalah langkah nyata dalam mendorong transparansi informasi pinjaman guna melindungi masyarakat. Sebagai produk jasa keuangan dengan risiko tinggi, kampanye yang juga bertujuan mengedukasi ini akan terus kami gaungkan agar masyarakat semakin bijak dalam memilih serta menggunakan layanan pembiayaan," ujar Jonathan dalam keterangannya, Kamis (13/8/2026).

Melalui kampanye tersebut, AdaKami menegaskan tiga prinsip transparansi yang ditampilkan kepada pengguna sebelum pinjaman disetujui.

Pertama, dana pinjaman diterima secara utuh tanpa potongan awal, kecuali biaya materai. Kedua, besaran cicilan bersifat tetap (flat) pada setiap periode pembayaran selama tenor pinjaman. Ketiga, seluruh informasi mengenai bunga, biaya layanan, tenor, jadwal cicilan, hingga total kewajiban pembayaran ditampilkan di awal tanpa biaya tersembunyi.

Perusahaan menilai keterbukaan informasi tersebut penting agar masyarakat dapat memahami seluruh kewajiban sebelum mengambil keputusan pembiayaan.

Komitmen tersebut juga disebut tercermin dalam hasil studi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) tahun 2026. Hasil riset menunjukkan lebih dari 95% pengguna AdaKami memahami total kewajiban pembayaran sebelum menyetujui pinjaman.

Menurut AdaKami, tingkat pemahaman tersebut menunjukkan bahwa penyajian informasi secara jelas sejak awal dapat membantu konsumen mengambil keputusan keuangan secara lebih terukur.

Perencana keuangan profesional, Rista Zwestika, CFP®, mengatakan masih banyak calon peminjam yang kurang memperhatikan rincian cicilan maupun jadwal pembayaran pertama saat mengajukan pinjaman.

"Sebelum menyetujui pinjaman, ada dua hal yang kerap luput dari perhatian, yaitu apakah besaran cicilan sama setiap bulan dan kapan jatuh tempo cicilan pertama. Di sini banyak pengguna yang baru menyadari belakangan bahwa cicilan mereka ternyata lebih besar di awal dan harus dibayarkan dalam beberapa hari pertama setelah pinjaman diterima, bahkan belum genap sebulan," ujar Rista.

Ia menilai kondisi tersebut berpotensi mengganggu arus kas, khususnya bagi masyarakat yang memanfaatkan pinjaman untuk kebutuhan produktif atau mengandalkan pendapatan bulanan.

Baca Juga: Pembiayaan Tumbuh 20,5%, BCA Syariah Cetak Laba Rp109 Miliar di Semester I 2026

Baca Juga: Pembiayaan UMKM Tembus Rp1.198 Triliun, OJK Ungkap Masih Banyak yang Sulit Dapat Kredit

"Skema seperti ini sering terabaikan dan tanpa disadari dapat mengganggu pengaturan arus keuangan karena jumlah pelunasan yang berbeda-beda. Akibatnya, risiko gagal bayar meningkat, bukan selalu karena konsumen tidak mampu, melainkan karena terburu-buru dan kurang teliti ketika mengambil keputusan. Selain menghitung kemampuan bayar, pastikan sebelum setuju: berapa jumlah cicilan, kapan jatuh tempo, dan apakah nilainya tetap hingga akhir tenor," katanya.

AdaKami menyatakan kampanye "Buka-Bukaan" merupakan bagian dari upaya memperkuat standar transparansi informasi pinjaman sekaligus mendukung arah kebijakan OJK yang mendorong industri jasa keuangan menghadirkan layanan yang terbuka, transparan, dan bertanggung jawab guna memperkuat perlindungan konsumen.