Kemiskinan dan Pengangguran Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemprov Jabar

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Provinsi Jawa Barat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi pembangunan sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan kemiskinan dan pengangguran.

Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat birokrasi yang bersih, adaptif, transparan, dan mampu memberikan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat.

Ia menilai birokrasi memegang peran penting dalam memastikan pemerintah menjalankan pembangunan secara efektif dan merasakan manfaatnya masyarakat secara merata. 

“Di usia Jawa Barat yang ke-81 ini, kita ingin birokrasi semakin bersih, terbuka, dan adaptif. Sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” kata Buky dalam momentum HUT ke-81 Jawa Barat Rabu malam (19/8/2026)

Menurut Buky, pemerintah perlu memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Pemerintah juga perlu membuka akses pelayanan publik yang lebih mudah, transparan, dan akuntabel 

Buky menilai pemerintah tidak cukup hanya mengejar pembangunan fisik. Pemerintah juga perlu memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat agar pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan warga.

“Pemerintah perlu menyeimbangkan prioritas. Pembangunan fisik dan pelayanan harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran secara efektif,” ujarnya.

Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah Jawa Barat ketika provinsi tersebut memasuki usia 81 tahun. Karena itu, pemerintah perlu mengarahkan pembangunan untuk membuka lebih banyak peluang ekonomi dan lapangan kerja.

Buky juga mendorong pemerintah memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi. Ia menilai pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam memperbaiki kualitas pelayanan sekaligus mengawasi pelaksanaan pembangunan.

Penguatan birokrasi tersebut sejalan dengan arah pembangunan Jawa Barat dalam RPJMD 2025–2029. Pemerintah perlu menjaga konsistensi antara perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan persoalan sosial.

“Memasuki usia ke-81, Jawa Barat harus terus memperkuat birokrasi yang bersih dan adaptif. Penguatan integritas, pemanfaatan teknologi, inovasi, serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci utama agar pembangunan berjalan optimal,” tegas Buky.

Adapun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga menempatkan HUT ke-81 sebagai momentum untuk membenahi tata kelola pemerintahan, memperkuat efektivitas anggaran, menata layanan dasar, hingga melakukan perombakan terhadap badan usaha milik daerah (BUMD).

Ia menegaskan Jawa Barat memiliki modal pembangunan yang besar melalui sektor energi, pertanian, kelautan, geotermal, pembangkit listrik tenaga air dan surya, serta industri manufaktur.

Namun, Dedi menilai potensi tersebut membutuhkan orkestrasi pembangunan yang kuat agar dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Ia menempatkan evaluasi anggaran sebagai salah satu kunci utama dalam memastikan pemerintah menggunakan setiap rupiah untuk menjawab kebutuhan warga.

“Evaluasi anggaran merupakan kunci dari orkestrasi pembangunan,” tegas Dedi

Dedi juga menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan. Ia menyoroti rata-rata lama sekolah yang masih membutuhkan perhatian dan mendorong pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal melalui program Paket A, B, dan C.

Selain pendidikan, KDM sapaan Gubernur Jabar juga menyoroti ketimpangan ekonomi antarwilayah. Ia menilai pemerintah perlu melihat tingkat kesejahteraan secara kontekstual karena karakteristik masyarakat perkotaan dan perdesaan memiliki perbedaan.

Ia juga meminta investasi yang masuk ke Jawa Barat memberikan dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja. Menurutnya, peningkatan investasi harus berjalan seiring dengan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat di berbagai daerah.

“Investasi yang kita mencapai puncak yang tertinggi harus memiliki implikasi terhadap ketersediaan dan terisinya lapangan kerja di seluruh Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.

Pada sektor kesehatan, Dedi menekankan pentingnya pembangunan layanan kesehatan secara berjenjang, mulai dari layanan dasar di desa hingga layanan rujukan tingkat lanjutan. Pemerintah perlu memastikan masyarakat di berbagai wilayah memperoleh akses dan kualitas layanan yang memadai.

Baca Juga: Jalan Rusak, Sekolah Ambruk, BPJS Mandek: Dedi Mulyadi Ungkap PR Jawa Barat

Baca Juga: Jawa Barat Bakal Jadi Pusat Industri Kendaraan Listrik Nasional

Ia juga mendorong efisiensi birokrasi di tengah tekanan fiskal pemerintah daerah. Ia menilai realokasi anggaran perlu berjalan bersama perampingan kelembagaan, pengurangan jabatan, dan penggabungan organisasi perangkat daerah yang tidak lagi efektif.

Selain itu, mantan Bupati Purwakarta ini pun menyoroti kinerja BUMD Jawa Barat. Ia menilai BUMD harus berperan sebagai penggerak ekonomi daerah dan tidak menjadi beban anggaran. Karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi jumlah, struktur, dan kinerja BUMD secara menyeluruh.

Momentum HUT ke-81 Jawa Barat pun tidak sekadar menjadi perayaan usia provinsi. Momentum tersebut menjadi pengingat bagi pemerintah untuk mempercepat penyelesaian persoalan masyarakat, terutama kemiskinan dan pengangguran.

Pemerintah perlu menjalankan penguatan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan secara bersamaan agar pembangunan Jawa Barat memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat.