Luhut Telepon Prabowo, Ceritakan Dapur MBG Harus Fokus ke Daerah 3T

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengundang Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono untuk membahas pembenahan tata laksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Luhut menilai pelaksanaan MBG sebagai program unggulan Presiden Prabowo Subianto masih menghadapi tantangan, terutama dalam memastikan program tersebut berjalan tepat sasaran, konsisten, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Satu hal yang ingin saya garisbawahi adalah setiap keputusan strategis harus berlandaskan pada data yang akurat, pengawasan ketat, dan keberanian melakukan koreksi jika ada kekeliruan," kata Luhut dalam pertemuan itu.

Menurut Luhut, ia juga telah menyampaikan hasil pembicaraannya dengan Presiden Prabowo melalui telepon seusai pidato kenegaraan pada Jumat lalu. Dalam pembicaraan tersebut, pelaksanaan MBG menjadi salah satu perhatian utama.

Luhut menekankan perlunya refocusing pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurut dia, pembangunan SPPG jangan hanya mempertimbangkan kemudahan akses atau aspek bisnis.

"Negara harus hadir lebih dahulu di tempat yang paling sulit dan paling membutuhkan," ujarnya.

Ia mengatakan penentuan lokasi SPPG harus menggunakan data mengenai prevalensi stunting, kerentanan pangan, serta kondisi geografis.

Sekitar 1.700 SPPG, kata Luhut, kini disiapkan untuk berfokus di daerah dengan prevalensi stunting tinggi, termasuk Papua, Maluku, Nias, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Luhut juga mengapresiasi keputusan Sudaryono menutup 1.300 SPPG yang dinilai belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kualitas makanan dalam program MBG tetap terjaga dan tidak mengabaikan aspek kesehatan serta pemenuhan gizi anak.

Selain itu, DEN menyatakan siap mendukung pembenahan tata kelola MBG melalui pemberian rekomendasi dan penguatan sistem digital BGN. Digitalisasi dinilai penting agar rantai pasok, kualitas makanan, dan kinerja setiap SPPG dapat dipantau secara transparan dan aktual.

"Karena untuk kualitas gizi masa depan anak-anak Indonesia, kita tidak boleh main-main. Setiap rupiah uang rakyat harus dipergunakan menjadi asupan bergizi dan menyehatkan," kata Luhut.