BEM Persatuan DKI Respons Demo AMPB di DPR: Hormati Hak Aspirasi, Utamakan Dialog

Aliansi BEM Persatuan se-DKI Jakarta merespons rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI pada 27 Agustus 2026. Mereka menghormati hak masyarakat menyampaikan aspirasi, tetapi mendorong seluruh pihak mengutamakan dialog dan menjaga aksi tetap tertib serta damai.

Koordinator BEM Persatuan, Ikhsan Buyung Kalean, mengatakan penyampaian pendapat merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, hak tersebut harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan kepentingan masyarakat luas.

"Kami mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog yang konstruktif, saling menghormati perbedaan pandangan, serta menjaga ruang demokrasi agar tetap menjadi sarana penyampaian gagasan yang bermartabat dan berorientasi pada kepentingan bangsa," kata Ikhsan di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (24/8/2026).

Ikhsan yang juga Presiden BEM Universitas Ibnu Chaldun Jakarta itu meminta aspirasi yang disampaikan AMPB tetap objektif dan proporsional. Menurutnya, setiap kelompok masyarakat memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pandangan, sehingga perbedaan tuntutan seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling berhadapan.

"Kami memandang penting untuk menyampaikan sikap secara objektif, proporsional, dan berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi hak, tanggung jawab, serta kepentingan bersama," ujarnya.

BEM Persatuan DKI kemudian menyampaikan lima sikap dalam merespons rencana aksi AMPB. Sikap tersebut menekankan pentingnya menjaga hak demokrasi sekaligus memastikan penyampaian aspirasi tetap berada dalam koridor tanggung jawab.

Pertama, BEM Persatuan DKI menegaskan penghormatan terhadap hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Mereka meminta aksi dilakukan secara tertib, damai, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat serta ketertiban umum.

Kedua, mereka mendorong agar penyampaian aspirasi dilakukan secara inklusif dan proporsional. Menurut BEM Persatuan DKI, keberagaman pandangan merupakan bagian dari demokrasi sehingga setiap kelompok perlu tetap menghargai pendapat berbeda yang berkembang di tengah masyarakat.

Ketiga, BEM Persatuan DKI mengingatkan pentingnya etika demokrasi dan penghormatan terhadap institusi negara. Kritik, masukan, maupun tuntutan terhadap kebijakan publik dinilai sah dalam demokrasi, tetapi penyampaiannya diharapkan tetap santun, damai, dan berorientasi pada perbaikan bersama.

Baca Juga: Andre Rosiade Bela Bank Mandiri soal Rekening Aktivis Pati Rp80,9 Juta, Tapi Ada yang Belum Terjawab

Keempat, mereka meminta seluruh pihak mengutamakan dialog, pendekatan persuasif, serta solusi dalam menyampaikan tuntutan. Menurut mereka, kekuatan sebuah gerakan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyuarakan kritik, tetapi juga kemampuan menawarkan gagasan dan kontribusi nyata.

Kelima, BEM Persatuan DKI menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan pandangan. Mereka menilai perbedaan pendapat merupakan hal wajar dalam negara demokrasi dan tidak seharusnya menjadi alasan untuk memperlebar jarak antarkelompok masyarakat maupun mahasiswa.

Sikap tersebut disampaikan menjelang rencana aksi AMPB di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI pada Kamis, 27 Agustus 2026. BEM Persatuan DKI berharap ruang demokrasi tetap menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan tuntutan tanpa mengorbankan ketertiban maupun persatuan.

BEM Persatuan DKI tidak mempersoalkan hak AMPB untuk menyampaikan aspirasi. Mereka justru mendorong agar aksi tersebut dijalankan dengan mengedepankan dialog, menghormati perbedaan, serta menawarkan solusi sehingga tuntutan yang dibawa dapat diterima sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat.