Punya Tanah tapi Belum Bersertifikat? Pemerintah Siapkan Sertifikasi Gratis untuk MBR

Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dalu Agung Darmawan mengatakan pemerintah menargetkan sekitar 11 juta bidang tanah milik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum bersertifikat dapat memperoleh sertifikasi gratis secara bertahap hingga 2029.

“Total estimasi bidang tanah MBR yang belum bersertifikat kurang lebih ada 11 juta bidang tanah dan akan dilakukan penyelesaian secara bertahap,” kata Dalu dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah RI, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan sertifikasi 3 juta bidang tanah MBR pada 2026–2027. Rinciannya, sebanyak 1 juta bidang ditargetkan selesai pada 2026 dan meningkat menjadi 2 juta bidang pada 2027.

Target tersebut kemudian dilanjutkan dengan sertifikasi 5 juta bidang tanah pada 2028. Sementara sisa bidang tanah ditargetkan dapat diselesaikan pada 2029.

“Mudah-mudahan sisanya bisa kita selesaikan di tahun 2029,” ujar Dalu.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp672,9 miliar yang bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk mendukung sertifikasi 3 juta bidang tanah MBR pada 2026–2027.

Program ini menyasar tiga kelompok utama, yakni masyarakat penerima program bantuan perumahan pemerintah, penerima pembiayaan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta masyarakat yang membangun rumah secara swadaya.

Rumah bagi MBR sendiri dikelompokkan dalam tiga klaster, yaitu program bantuan pemerintah, pembiayaan perbankan melalui FLPP, dan klaster mandiri.

Kriteria penerima manfaat mengacu pada ketentuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan batas penghasilan yang disesuaikan berdasarkan wilayah.