Belanja Negara 2027 Bakal Lebih Selektif, Purbaya Ungkap Program yang Jadi Prioritas

Pemerintah menyiapkan arah belanja negara yang lebih selektif dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran akan diarahkan kepada program yang dinilai memberikan manfaat ekonomi dan sosial terbesar bagi masyarakat.

Purbaya menyampaikan hal tersebut saat menanggapi pandangan Fraksi Partai Gerindra dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Jakarta, Kamis (27/8/2026). Menurutnya, prinsip efektivitas belanja tersebut telah menjadi bagian dari rancangan RAPBN 2027.

“APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal memegang peranan yang sangat strategis, terlebih di tengah ketidakpastian dan risiko global yang hingga saat ini masih tinggi,” kata Purbaya.

Salah satu sektor yang mendapat perhatian pemerintah adalah pendidikan. Pemerintah akan mempercepat peningkatan kualitas pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, sekaligus melakukan revitalisasi terhadap sekolah dan madrasah.

Pemerintah juga memasukkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam strategi peningkatan kualitas pembelajaran. Program tersebut diharapkan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga mendukung kualitas sumber daya manusia.

Di sektor kesehatan, pemerintah berencana memperluas akses layanan bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah tertinggal dan daerah dengan keterbatasan layanan dasar. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan transformasi sistem kesehatan dan optimalisasi layanan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Selain itu, cakupan pemeriksaan kesehatan akan diperluas dan sejumlah rumah sakit akan direvitalisasi. Pemerintah berharap penguatan layanan tersebut dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan.

Belanja pemerintah juga akan diarahkan untuk memperkuat perlindungan sosial. Program perlinsos ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, menjaga daya beli, mengentaskan kemiskinan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

“Pemerintah juga akan menyediakan rumah murah, melakukan renovasi rumah dengan sanitasi yang baik, serta menata permukiman dan lingkungan,” ujar Purbaya.

Purbaya turut menjawab pandangan Fraksi PDI Perjuangan mengenai pentingnya penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah akan terus menyempurnakan basis data tersebut agar dapat digunakan sebagai sumber utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan.

Dengan penguatan DTSEN, pemerintah ingin memastikan belanja negara dapat diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar menjadi sasaran. Sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah juga akan diperkuat untuk mendukung agenda pembangunan nasional.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari aktivitas ekonomi domestik serta memperkuat penerimaan perpajakan. Menanggapi hal tersebut, Purbaya mengatakan pemerintah akan meningkatkan pendapatan negara secara bertahap dan berkelanjutan untuk menciptakan ruang fiskal.

Pemerintah akan memperkuat tata kelola sumber daya manusia, meningkatkan kepatuhan dan pengawasan melalui teknologi informasi, serta menyempurnakan sejumlah sistem digital. Langkah tersebut mencakup pengembangan Coretax, CEISA, dan SIMBARA melalui kerja sama lintas instansi.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga akan didiversifikasi. Pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, aset negara, serta meningkatkan kualitas layanan kementerian dan lembaga.

Di sisi lain, RAPBN 2027 tetap disusun dengan sejumlah target ekonomi makro. Pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, inflasi 2,5 persen, serta nilai tukar rupiah sekitar Rp17.500 per dolar AS.

Pemerintah juga memperkirakan tingkat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen. Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) diproyeksikan US$75 per barel, dengan target lifting minyak 610.000 barel per hari dan lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari.

Dari sisi kesejahteraan, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan pada 2027 berada di kisaran 6,0-6,5 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan target APBN 2026 yang berada pada rentang 6,5-7,5 persen.

Baca Juga: Orang Kaya Bakal Dilarang Beli Pertalite, Pertamina Tunggu Arahan Purbaya

Tingkat pengangguran terbuka juga ditargetkan turun menjadi 4,30-4,87 persen dari target 2026 sebesar 4,44-4,96 persen. Rasio gini ditargetkan membaik menjadi 0,362-0,367 dari target 2026 sebesar 0,377-0,380.

DPR RI kemudian menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2027 beserta Nota Keuangan untuk dibahas lebih lanjut. Tahapan pembahasan selanjutnya akan menentukan rincian anggaran dan program yang menjadi prioritas pemerintah pada tahun depan.

Dengan rancangan tersebut, pemerintah berupaya menempatkan efektivitas belanja sebagai salah satu fokus RAPBN 2027. Pendidikan, MBG, kesehatan, perlindungan sosial, dan perumahan menjadi sejumlah sektor yang disiapkan untuk mendapat dukungan anggaran dalam rangka mencapai target pembangunan.