Pengamat Bantah AMPB Dibeli DPR, Sebut Ada Alasan Politik di Balik Pembatalan Demo

Keputusan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mengakhiri rangkaian aksi di Jakarta setelah bertemu pimpinan DPR RI dinilai tidak serta-merta menunjukkan adanya kesepakatan politik di balik gerakan tersebut.

Analis Politik Point Indonesia Karel Susetyo justru menilai perubahan sikap AMPB berkaitan dengan kekhawatiran terhadap munculnya pihak lain yang berpotensi menunggangi gerakan.

Karel mengatakan AMPB sejak awal tidak dibentuk sebagai gerakan rakyat dengan skala nasional yang masif. Menurutnya, kelompok yang dipimpin aktivis Pati Supriyono alias Botok tersebut sejak awal telah membatasi tuntutannya pada isu tertentu.

“Botok cs sejak awal sudah membatasi tuntutan mereka soal RUU Perampasan Aset dan hukuman mati buat koruptor. Jadi ketika masuk ke Jakarta dan ia menemukan fakta bahwa banyak pembonceng gelap dalam gerakannya, maka ia mulai berhati-hati,” kata Karel, Jumat (28/8/2026).

Menurut Karel, perubahan sikap tersebut terlihat ketika AMPB memilih menerima undangan untuk bertemu pimpinan DPR RI. Setelah menyampaikan aspirasi, Botok bersama rombongannya kemudian menyampaikan hasil pertemuan kepada massa sebelum kembali ke Pati.

Langkah tersebut sebelumnya memunculkan anggapan bahwa gerakan AMPB melemah setelah berada di Jakarta. Namun, Karel memiliki pembacaan berbeda dan menganggap keputusan tersebut sebagai bentuk kehati-hatian politik.

Ia menilai Botok mulai mempertimbangkan risiko apabila aksi yang awalnya membawa tuntutan terbatas justru berkembang setelah mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Dukungan tersebut antara lain datang dari kelompok pengemudi ojek online dan mahasiswa yang turut berada di sekitar lokasi aksi.

Karel bahkan menilai Botok memiliki kekhawatiran tersendiri apabila gerakan tersebut berkembang menjadi kerusuhan dalam skala lebih besar. Menurut dia, posisi Botok sebagai salah satu penggerak utama membuat risiko hukum juga ikut membesar apabila aksi berubah menjadi tindakan anarkis.

"Botok pada akhirnya ketakutan sendiri kalau gerakan yang digagas oleh AMPB akan menimbulkan kerusuhan berskala nasional. Dan tentunya ia akan menjadi tersangka utama sebagai dalang yang menggerakkan kerusuhan tersebut,” ujar Karel.

Baca Juga: Massa Demo 27 Agustus Ungkap Watak Asli Botok: Rekening Bank Diblokir karena Tuhan Tahu Kalian Busuk

Karena pertimbangan tersebut, Karel menilai pertemuan dengan pimpinan DPR menjadi pilihan yang memungkinkan AMPB tetap menyampaikan tuntutan tanpa harus mempertahankan aksi di tengah situasi yang dinilai semakin kompleks.

Bagi Karel, keputusan AMPB tersebut justru tidak tepat jika langsung dibaca sebagai tanda bahwa gerakan mereka telah dibeli atau mendapat imbalan dari pimpinan DPR. Ia menilai ada penjelasan politik lain di balik keputusan untuk mengakhiri rangkaian aksi di Jakarta.

“Sebenarnya realita ini sederhana saja, jauh dari segala dugaan bahwa AMPB sudah terbeli oleh para pimpinan DPR,” tegas Karel.

Lebih jauh, Karel menyebut Botok dinilai menyadari adanya kemungkinan gerakan AMPB dimanfaatkan oleh kelompok dengan agenda politik yang lebih luas. Ia mengaitkan hal tersebut dengan dugaan adanya kelompok yang ingin menggunakan momentum aksi untuk menyerang pemerintahan Prabowo.

“Pada posisi ini kita melihat bahwa Botok punya kesadaran politik, kalau gerakannya sudah mulai diboncengi anasir politik yang bertujuan untuk menjatuhkan pemerintahan Prabowo,” kata Karel.

Karel kemudian menilai keputusan AMPB tersebut justru dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar gerakan tidak keluar dari tuntutan awal. Menurutnya, Botok memilih mengambil jalur dialog setelah melihat dinamika massa yang berkembang di Jakarta.

Ia juga mengklaim langkah tersebut membuat Botok dan rombongannya terhindar dari konsekuensi hukum apabila aksi berkembang menjadi kerusuhan. Namun, penilaian mengenai adanya pihak yang hendak menunggangi aksi maupun rencana membuat kerusuhan tersebut merupakan analisis Karel dan belum dapat dianggap sebagai fakta yang telah terbukti.

Sebelumnya, AMPB datang ke Jakarta untuk menyuarakan tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Setelah diterima pimpinan DPR RI, perwakilan AMPB menyampaikan hasil audiensi kepada massa dan memilih kembali ke Pati.