WALHI Tak Terima El Nino Jadi Kambing Hitam Karhutla, Minta Korporat Pembakar Hutan Ditindak

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menegaskan bahwa rentetan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Papua pada Agustus 2026 tidak bisa semata-mata dikambinghitamkan pada fenomena alam El Nino.

WALHI menilai krisis ini merupakan bukti nyata kejahatan negara dan korporasi akibat salah urus ekosistem esensial, tunduk pada kepentingan bisnis, serta lemahnya penegakan hukum.

Berdasarkan data WALHI periode 1–24 Agustus 2026, terpantau sebanyak 202.848 titik api (hotspot) di seluruh Indonesia.

Kalimantan Barat tercatat sebagai wilayah terparah dengan 4.472 titik api, disusul Kalimantan Tengah (1.954 titik), dan Sumatera Selatan (770 titik). Ironisnya, ribuan titik api tersebut mayoritas berada di dalam wilayah konsesi perusahaan, baik sektor Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) maupun perkebunan kelapa sawit.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Selatan, Ersyah, mengungkapkan bahwa kegagalan mencegah karhutla harus dibayar mahal oleh kesehatan rakyat.

"Data yang dihimpun WALHI Sumsel mencatat 259.297 jiwa warga menjadi korban ISPA akibat paparan asap karhutla. Kelompok perempuan, anak-anak, dan lansia menjadi yang sangat rentan," tegas Ersyah.

Senada dengan itu, Direktur WALHI Kalimantan Barat, Sri Hartini, mengkritik keras lambannya penanganan pemerintah.

Menurutnya, meskipun Presiden Prabowo telah berkunjung ke Kalimantan Barat, belum ada upaya konkret dari negara untuk melindungi hak kesehatan masyarakat sipil di tengah kepungan asap.

Sorotan tajam juga diarahkan ke kawasan timur Indonesia. Direktur Eksekutif WALHI Papua, Maikel, menyatakan bahwa Papua kini telah menjelma menjadi episentrum baru penyebaran karhutla. Hal ini terkait erat dengan alih fungsi lahan masif untuk Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Kebakaran di Papua disebabkan oleh masifnya alih fungsi lahan untuk food estate, khususnya di Papua Selatan dan Merauke yang membuka sekitar 2,5 juta hektare hutan," papar Maikel.

Dari temuan WALHI di Papua, tercatat ada 691 titik. WALHI mendesak agar pemerintah berhenti mengukur keselamatan rakyat hanya dari upaya memadamkan api, melainkan berani menindak tegas korporasi pembakar hutan yang menjadi akar masalah krisis tahunan ini.