Karhutla Kalimantan Belum Mereda, Panglima Jilah ke Jakarta

Panglima Besar Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), Panglima Jilah, datang ke Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (28/8/2026). Ia memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Kalimantan Barat.

Kedatangan Panglima Jilah bersama timnya dari Kalimantan Barat berlangsung setelah penanganan karhutla mulai mereda. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari silaturahmi kenegaraan sekaligus diskusi mengenai persoalan karhutla yang masih menjadi perhatian di Kalimantan Barat.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 23 Agustus 2026, luas karhutla di Indonesia mencapai 72.798 hektare. Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan wilayah terdampak terbesar, yakni mencapai 38.310 hektare.

Dalam pertemuan tersebut, Panglima Jilah turut menyampaikan pandangan mengenai aktivitas masyarakat adat, khususnya tradisi berladang yang kerap dikaitkan dengan persoalan karhutla.

Menurutnya, peladang di Kalimantan Barat umumnya menggunakan lahan mineral, bukan lahan gambut yang memiliki karakteristik lebih mudah terbakar dan menghasilkan asap tebal.

Tradisi berladang masyarakat Dayak, lanjutnya, telah berlangsung sejak ribuan tahun lalu. Masyarakat adat juga memiliki kebiasaan mengawasi lahan yang dibakar untuk memastikan api tidak meluas.

Panglima Jilah menilai kedekatan masyarakat adat dengan alam membuat mereka memiliki kepentingan untuk menjaga lingkungan. Karena itu, ia berharap persoalan karhutla dapat dilihat secara lebih menyeluruh, termasuk dengan membedakan aktivitas berladang masyarakat adat dan kebakaran di lahan lainnya.

Baca Juga: WALHI Tak Terima El Nino Jadi Kambing Hitam Karhutla, Minta Korporat Pembakar Hutan Ditindak

Ia juga membuka kemungkinan adanya peladang yang keliru diidentifikasi dalam penanganan karhutla tahun ini. Hal tersebut, menurutnya, perlu didalami dan diseleksi lebih lanjut agar penanganan karhutla tidak salah sasaran.

Sementara itu, pemerintah terus memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan. TNI telah mengerahkan tiga batalyon teritorial pembangunan untuk membantu penanggulangan karhutla di Kalimantan Barat.

Sebelumnya, pada 22 Agustus 2026, Presiden Prabowo memimpin langsung penanganan karhutla di Kalimantan, termasuk Kalimantan Barat. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penanggulangan bencana karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.