PSI: Gibran Memang Anak Jokowi, tapi Urusan Pencalonan Ada di Tangan Parpol

Polemik soal kapasitas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memanas. Kali ini, kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedy Nur Palakka membalas pernyataan peneliti BRIN Prof Erma Yulihastin yang sebelumnya menyoroti sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan mempertanyakan mengapa tidak ada penyesalan atas posisi Gibran sebagai wakil presiden.

Dedy meminta Erma melihat kembali proses pencalonan Gibran sebagai pasangan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Menurutnya, ada hal mendasar yang perlu diluruskan, terutama mengenai siapa yang secara konstitusional memiliki kewenangan mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.

"Prof Erma sepertinya perlu periksa lagi dinamika dan proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapresnya Prabowo Subianto," tulis Dedy di akun X, dikutip Senin (31/8/2026).

Baca Juga: Bertubi-tubi Kritikan, Kepercayaan Publik terhadap Prabowo-Gibran Masih Capai 63,2%

Dedy kemudian menegaskan bahwa Jokowi tidak memiliki kewenangan untuk secara langsung mencalonkan putranya sebagai calon wakil presiden. Ia merujuk pada ketentuan UUD 1945 yang mengatur pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden.

"Ingat bahwa Jokowi tidak bisa mencalonkan Gibran Rakabuming Raka. Yang bisa mencalonkan pasangan Presiden dan Wapres menurut UUD 45 adalah partai politik atau gabungan partai politik. Jadi ngga ada urusannya sama Jokowi sama sekali," ujarnya.

"Bahwa Gibran Rakabuming Raka adalah anak Jokowi itu jelas, tapi ini juga sebenarnya ngga ada hubungannya karena Gibran Rakabuming Raka itu adalah warga negara Indonesia yang punya hak yang sama dalam urusan berpartisipasi dalam pemerintahan," sambung dia.

Dedy juga mengungkap alasan lain yang menurutnya membuat pencalonan Gibran saat itu menjadi fenomena politik tersendiri. Ia menyebut Gibran merupakan salah satu calon wakil presiden yang paling populer berdasarkan sejumlah lembaga survei terkemuka.

Baca Juga: Pakar Sebut Gibran Tak Bisa Dimakzulkan Cuma Karena Ijazah, 4 Hal Ini Harus Dibuktikan

"Problemnya saat itu calon Wapres paling populer menurut lembaga-lembaga survey terkemuka adalah Gibran Rakabuming Raka maka ini cukup menghawatirkan lawan-lawan politik Prabowo Subianto. Apalagi ada "rumor politik" yang beredar pada saat itu di mana telunjuk Jokowi mengarah maka di sana peluang kemenangan sangat besar," ungkapnya.

"Mengapa? Karena tingkat kepercayaan publik pada pemerintahan Jokowi pada saat itu adalah 83% dan itu tergolong sangat tinggi untuk pemerintahan yang sebentar lagi berakhir," lanjut Dedy.

Ia pun menilai posisi Gibran dalam kontestasi politik 2024 tidak bisa dijelaskan hanya dengan melihat hubungan keluarganya dengan Jokowi. Dedy meminta persoalan tersebut dilihat dari perspektif yang lebih luas, termasuk mekanisme pemilihan dalam sistem demokrasi.

"Jadi faktor Gibran Rakabuming Raka ini sangat kompleks jika dilihat dalam kacamata yang lebih obyektif. Apalagi menurut UUD 45 yang menentukan apakah pasangan Presiden dan Wapres terpilih atau tidak adalah rakyat, jadi faktor anak Presiden tidak serta merta membuat seseorang bisa terpilih," tutur dia.

"Jadi Bu Prof Erma mungkin perlu segera move on dari kejengkelan personal pada sosok Jokowi, karena itu jelas sangat baik buat kesehatan pikiran dan jiwa. Indonesia sudah memilih dan apapun pilihan yang dibuat oleh rakyat Indonesia adalah yang terbaik," pungkasnya.

Sebelumnya, Erma memang menyoroti wawancara Jokowi dengan Bocor Alus Politik Tempo. Ia menilai Jokowi dalam wawancara tersebut lebih banyak membantah berbagai tudingan yang disampaikan pewawancara.

“Semua dibantah dan selalu mengatasnamakan demokrasi,” kata Erma dalam akun X, dikutip Sabtu (29/8/2026).

Namun, Erma mengaku ada hal yang membuatnya kecewa. Ia menilai Jokowi tidak menunjukkan rasa penyesalan atau setidaknya mengakui adanya persoalan mengenai kapasitas Gibran sebagai wakil presiden.

“Ada satu hal yang paling mengecewakan, yaitu tak ada sama sekali rasa bersalah atau minimal mengakui bahwa anaknya itu sebenarnya tidak layak dan tidak kompeten,” ungkap Erma.

“Ayolah, 280 juta orang Indonesia, masa iya demokrasi tak bisa memunculkan yang benar-benar kompeten? Itu parpol-parpol gunanya apa sih?” lanjut dia.