Syahganda Nainggolan: Gibran Harusnya Jadi Camat Dulu

Perdebatan mengenai posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden kembali bergulir. Kali ini, Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, menyoroti jenjang pengalaman dan kaderisasi yang menurutnya semestinya dilalui sebelum seseorang menduduki posisi kepemimpinan nasional.

Syahganda menyampaikan pandangan tersebut saat membahas gugatan terkait syarat pendidikan Gibran yang diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Dalam tayangan YouTube Bambang Widjojanto, Syahganda membandingkan Gibran dengan sejumlah tokoh yang pernah menjabat sebagai wakil presiden. 

Baca Juga: Eks Ketua KPU Jawab Tuduhan soal Pasal 'Selundupan' untuk Loloskan Gibran di Pilpres 2024

“Gibran ini memang tidak pantas jadi wapres. Kita pernah punya wapres namanya Adam Malik, PBB semua orang tepuk tangan ketika dia berpidato. Lalu kita punya wapres Habibie yang bisa membuat pesawat terbang, kita punya wapres Yusuf Kalla, kita punya wapres Boediono,” ujarnya.

Syahganda kemudian mengkritik perjalanan Gibran sebelum berada di posisi wakil presiden. Ia menilai kepemimpinan nasional seharusnya dibangun melalui proses yang lebih bertahap.

“Tiba-tiba bocil muncul. Dia ngerusak sistem saraf kita sebagai orang-orang normal di bangsa ini. Nggak ada kompetensinya," sambungnya.

Baca Juga: Eks Ketua KPU Akhirnya Kuak Alasan Tak Verifikasi Dokumen Pendidikan Gibran saat Pilpres 2024

Bahkan, Syahganda menilai Gibran semestinya terlebih dahulu menjalani jenjang pemerintahan yang lebih rendah sebelum menduduki jabatan nasional.

"Harusnya ini orang jadi camat dulu. Jadi wali kota pun nggak pantas,” lanjut dia.

Meski menyampaikan kritik keras, Syahganda menegaskan pandangannya bukan didasari kebencian secara personal. Ia mengatakan persoalan Gibran justru menjadi bagian dari pandangannya mengenai perlunya pembenahan politik Indonesia.

“Bukan saya membenci orang sebagai masukan personal. Indonesia harus disusun ulang berdasarkan landasan moral politik,” imbuh Syahganda.