Subsidi Pemerintah Tembus Rp1.040 Triliun, Purbaya Ungkap Kelas Menengah Masih Tertekan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi. Namun, di sisi lain, kelas menengah disebut masih menghadapi persoalan karena pendapatan mereka mengalami penurunan.

Purbaya mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar untuk berbagai bentuk subsidi. Menurutnya, subsidi BBM saja mencapai lebih dari Rp500 triliun, sementara subsidi non-BBM hampir menyamai angka tersebut.

"Kita keluarkan anggaran cukup besar supaya mereka bisa terus bertahan di ekonomi ini. Untuk subsidi BBM aja kita keluarkan Rp 500 triliun lebih, subsidi non-BBM tuh hampir sama Rp 540 triliun untuk pendidikan dan lain-lain. Jadi subsidi dari pemerintah cukup besar. Pemerintah tidak pernah melupakan masyarakat yang membutuhkan," kata Purbaya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2026).

Jika digabungkan berdasarkan angka yang disampaikan Purbaya, belanja untuk subsidi BBM dan non-BBM tersebut mencapai lebih dari Rp1.040 triliun. Besarnya anggaran itu menunjukkan pemerintah berupaya menjaga daya tahan masyarakat di tengah tekanan ekonomi.

Meski demikian, Purbaya menyoroti kondisi kelompok kelas menengah yang dinilai tidak mendapatkan manfaat subsidi dengan porsi yang sama. Ia mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat.

"Cuma kan sekarang kelas menengah nggak dapet, gitu kan. Kelas menengah pendapatannya turun. Ya itulah makanya kita ciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat," ujar Purbaya.

Menurut Purbaya, persoalan kelas menengah tidak cukup diselesaikan hanya dengan memberikan bantuan atau subsidi. Pemerintah perlu menciptakan aktivitas ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

Salah satu persoalan yang disorot Purbaya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini rata-rata masih berada di bawah 5 persen. Ia menilai pertumbuhan pada level tersebut dapat memicu deindustrialisasi sekaligus mengurangi kemampuan ekonomi menciptakan lapangan kerja formal.

"Kan selama ini pertumbuhan ekonomi kita di bawah 5% rata-rata ya. Kalau di bawah 5% itu terjadilah deindustrialisasi dan lain-lain kan. Akibatnya penciptaan lapangan kerja formal berkurang," katanya.

Bagi Purbaya, lapangan kerja formal menjadi salah satu kunci untuk memperkuat kembali posisi kelas menengah. Ketika kesempatan kerja dengan pendapatan yang lebih baik bertambah, daya beli masyarakat juga diharapkan ikut meningkat.

Baca Juga: Purbaya: Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen Tak Terlalu Sulit Dicapai di Tahun Depan

Karena itu, Purbaya mendukung target Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Meski demikian, ia menilai pencapaian target tersebut perlu dilakukan secara bertahap dengan terlebih dahulu mendorong pertumbuhan ekonomi melewati level 6 persen hingga sekitar 6,5 persen.

"Makanya ketika Pak Presiden Prabowo bilang 8%, wah saya setuju dah 8%. Tentunya kita capai secara bertahap. Tujuannya apa? Kita tuh bisa menciptakan lapangan kerja formal yang berkesinambungan kalau tumbuhnya di atas 6%, di atas 6,5% lah, kira-kira gitu," ujar Purbaya.

Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi diharapkan tidak hanya memperbaiki indikator makro, tetapi juga berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat. Purbaya memperkirakan kenaikan pendapatan dari penciptaan lapangan kerja akan membantu membentuk kembali kelompok kelas menengah.

Dengan begitu, persoalan kelas menengah menurut Purbaya berkaitan erat dengan kemampuan ekonomi menciptakan pekerjaan dan meningkatkan penghasilan. Pemerintah perlu memastikan pertumbuhan tidak hanya tercatat dalam angka, tetapi juga terasa melalui peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah program untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi. Salah satu yang didorong adalah hilirisasi yang diharapkan mampu menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lebih banyak kesempatan kerja.

Purbaya optimistis berbagai kebijakan tersebut dapat membantu memperbaiki kondisi kelas menengah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ia memperkirakan kelompok kelas menengah dapat kembali tumbuh dalam satu hingga dua tahun apabila pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja berjalan sesuai harapan.

Pernyataan Purbaya sekaligus menunjukkan adanya persoalan yang berbeda antara bantuan sosial dan penguatan kelas menengah. Ketika subsidi digunakan untuk menjaga masyarakat yang membutuhkan agar tetap bertahan, kelas menengah membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat agar pendapatan dan kesempatan kerja mereka kembali meningkat.