Purbaya Nilai Era SBY Terlalu Ekspansif, Jokowi Terlalu Government-Led: Kini Mau Gabungkan Keduanya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melihat perbedaan mencolok dalam pola penggerak ekonomi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo. Menurut Purbaya, era SBY terlalu ekspansif, sedangkan pemerintahan Jokowi lebih mengandalkan peran pemerintah sebagai penggerak ekonomi.

Penilaian tersebut disampaikan Purbaya saat membahas kondisi sektor swasta atau non-government sector dalam 10 tahun terakhir. Ia menilai sektor di luar pemerintah tumbuh lebih lambat pada periode tersebut dibandingkan masa sebelumnya.

“Zamannya Pak SBY naik terus, terlalu ekspansif, tapi zamannya Pak Jokowi non-government sektornya memble. Kalau sekarang kita jalankan dua-duanya,” ujar Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2026).

Purbaya menggunakan pertumbuhan uang primer atau base money dan penyaluran kredit sebagai salah satu dasar perbandingannya. Menurut hitungannya, kedua indikator tersebut menunjukkan perbedaan cukup besar antara dua periode pemerintahan.

“Kalau hitungan kita waktu zaman pak SBY itu base money itu tumbuhnya rata-rata 18 persen lah, kredit tumbuhnya 22 persen selama 10 tahun rata-rata. Waktu zaman Pak Jokowi M0 tumbuhnya sekitar 7 persen, kredit juga 5-7 persen,” kata Purbaya.

Angka tersebut, menurut Purbaya, menggambarkan bagaimana aktivitas sektor di luar pemerintah bergerak pada masing-masing periode. Ia menilai kebijakan fiskal dan moneter dalam 10 tahun terakhir belum cukup mendorong pertumbuhan sektor non-government.

“Pada zaman 10 tahun terakhir itu boleh dibilang private sector atau non-government sector tumbuhnya amat lambat atau kebijakan fiskal dan moneter tidak mendukung sektor di luar pemerintahan,” ujar Purbaya.

Namun, Purbaya tidak menjadikan era SBY sebagai model yang sepenuhnya ideal. Ia justru menyebut pertumbuhan pada periode tersebut terlalu ekspansif, sehingga pendekatan yang diterapkan saat itu juga memiliki sisi yang perlu diperbaiki.

Sementara pada era Jokowi, Purbaya melihat pola yang berbeda. Menurut dia, peran pemerintah lebih dominan dalam menggerakkan perekonomian atau menggunakan pendekatan government-led.

Perbedaan tersebut kemudian menjadi dasar bagi strategi yang ingin dijalankan pemerintah saat ini. Purbaya mengatakan pemerintah tidak ingin hanya memilih antara negara atau swasta sebagai penggerak ekonomi.

“Selama 20 tahun terakhir ini, kita selalu bincang, waktu zamannya Pak SBY non-government sektor. Zamannya Pak Jokowi government led aja. Sekarang kita coba hidupkan dua-duanya. Sepertinya hampir berhasil,” ujarnya.

Model tersebut berarti pemerintah tetap memiliki peran dalam mendorong aktivitas ekonomi, tetapi sektor swasta juga harus kembali menjadi kekuatan utama. Dengan begitu, pertumbuhan diharapkan tidak hanya bergantung pada belanja dan investasi pemerintah.

Baca Juga: Purbaya Pilih Pertahankan Subsidi Energi Demi Jaga Daya Beli dan Inflasi

Strategi tersebut berkaitan dengan target pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada 2027. Purbaya sebelumnya menyebut target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen membutuhkan pertumbuhan investasi nasional hingga 7 persen.

Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan Danantara. Investasi pemerintah akan ditempatkan sebagai katalisator, sementara sektor swasta diharapkan menjadi motor penggerak utama investasi.

Danantara kemudian diarahkan untuk berkontribusi pada investasi di sektor strategis dan hilirisasi. Skema tersebut diharapkan dapat membuat mesin pertumbuhan ekonomi bekerja dari beberapa sisi sekaligus.

Dengan pola tersebut, Purbaya ingin mengambil pelajaran dari dua periode pemerintahan sebelumnya. Era SBY dinilai terlalu ekspansif, era Jokowi terlalu government-led, sedangkan strategi saat ini diarahkan untuk membuat pemerintah dan sektor swasta bergerak bersama.

Jika skema tersebut berjalan sesuai rencana, sektor swasta diharapkan kembali memiliki ruang lebih besar untuk memperluas investasi dan aktivitas usaha. Pemerintah pun berharap kombinasi kedua mesin tersebut dapat membantu mengejar target investasi 7 persen dan pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027.