AHY Ingatkan Penguasa Bahwa Kekuasaan Punya Batas Waktu: Jangan Halang-halangi Hak Rakyat untuk...

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan para pemegang kekuasaan bahwa jabatan politik bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki selamanya. Menurutnya, kekuasaan merupakan amanah yang diberikan rakyat dan memiliki batas waktu.

AHY menekankan bahwa prinsip tersebut harus menjadi pijakan dalam menjaga demokrasi Indonesia. Karena kekuasaan berasal dari rakyat, hak masyarakat untuk menentukan siapa yang dipilih maupun mencalonkan diri tidak boleh dihalangi.

Baca Juga: 3 Agenda Baru Demokrat: AHY Ingin Kader Jujur Soal Keluhan Rakyat di Era Prabowo

"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih," kata AHY, dikutip Senin (7/9/2026).

Menurutnya, demokrasi tidak seharusnya hanya dilihat dari keberadaan pemilu sebagai sebuah prosedur. Ada sejumlah unsur lain yang menentukan apakah demokrasi benar-benar berjalan secara sehat.

"Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur dan penyelenggaraan Pemilu," tegas AHY.

Ia mengatakan pemerintahan yang kuat dan efektif tetap dibutuhkan. Namun, kekuatan pemerintah harus berjalan beriringan dengan keterbukaan terhadap kritik, penghormatan terhadap perbedaan, serta kepatuhan terhadap hukum.

"Demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang kuat dan efektif, sekaligus terbuka terhadap kritik, menghormati perbedaan, menjunjung hukum, dan selalu siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat," jelas AHY.

AHY juga mengingatkan pentingnya menjaga semangat Reformasi dalam penyelenggaraan Pemilu mendatang. Ia menegaskan bahwa kontestasi politik harus memberikan ruang yang setara bagi seluruh peserta.

"Pemilu harus berlangsung jujur, adil, bebas, dan demokratis," ucap AHY.

Ia juga meminta seluruh institusi negara menjaga profesionalitas dan netralitas selama proses Pemilu. Hal itu, menurutnya, berlaku bagi tentara, polri, intelijen, penegak hukum, pejabat negeri hingga seluruh aparatur negara.

"TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, aparatur sipil, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral," ungkapnya.

Selain netralitas aparat, ia menyoroti penggunaan fasilitas negara. Ia menegaskan fasilitas yang berasal dari negara seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan dijadikan instrumen untuk memenangkan kepentingan politik tertentu.

"Fasilitas negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik praktis," kata AHY.

AHY juga menilai seluruh peserta pemilu harus mendapatkan perlakuan yang adil. Baginya, kemenangan politik seharusnya merupakan hasil dari kepercayaan masyarakat, bukan karena adanya perlakuan khusus atau intervensi kekuasaan.

Baca Juga: AHY Ingin Demokrat Jujur dan Dengar Keluhan Rakyat di Era Prabowo: Jangan Menjauh dari Kenyataan

"Setiap peserta pemilu harus memperoleh perlakuan yang adil. Siapa pun yang menang harus menang karena mendapatkan kepercayaan rakyat, dan siapa pun yang kalah harus menghormati kehendak rakyat," tutur AHY.