Masih Gaung di Dunia Internasional, Jokowi Serukan Pembentukan Perserikatan Baru

Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menyuarakan gagasan mengenai penguatan kerja sama global dalam forum internasional. Kali ini, Jokowi menyerukan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2.0 yang dinilai lebih mampu menjawab persoalan dunia saat ini.

Gagasan tersebut disampaikan Jokowi saat menjadi pembicara dalam Penang Peace Dialogue di Penang, Malaysia, Minggu (6/9/2026).

Dalam forum yang membahas berbagai persoalan perdamaian dunia itu, Jokowi menilai berbagai tantangan global kini semakin kompleks. Konflik tidak lagi berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan dampaknya dapat menjalar melewati batas negara.

Karena itu, menurut Jokowi, dunia membutuhkan lembaga global, mediasi, dan diplomasi yang lebih kuat untuk menjaga perdamaian.

Ia menilai perubahan diperlukan agar PBB dapat mendefinisikan kembali sistem, proses, dan strategi organisasinya sehingga lebih efektif dalam menciptakan perdamaian serta menjawab tantangan global.

Jokowi juga mengaitkan perdamaian dengan upaya menciptakan kemakmuran yang berkelanjutan.

Menurut dia, kemakmuran berkelanjutan hanya dapat dicapai ketika negara-negara memilih perdamaian daripada konflik, kerja sama daripada persaingan, serta kolaborasi daripada perpecahan.

Ia turut mengingatkan bahwa tidak ada negara yang mampu mencapai keberhasilan sendirian.

Kemakmuran, kata Jokowi, sulit diwujudkan di tengah konflik. Di sisi lain, perdamaian juga tidak akan bertahan tanpa adanya kepercayaan.

Pandangan tersebut disampaikan Jokowi di tengah pembahasannya mengenai kebutuhan akan sistem kerja sama global yang lebih kuat untuk menghadapi persoalan lintas negara.

Dalam pidatonya, Jokowi juga menyoroti posisi Asia Tenggara sebagai kawasan yang menunjukkan bahwa masyarakat dengan latar belakang berbeda dapat hidup berdampingan.

Ia menyebut Asia Tenggara bukan sekadar kawasan yang memiliki keberagaman, tetapi juga dapat menjadi contoh kolaborasi antarperadaban dalam menghadapi dunia yang semakin multipolar.

Menurut Jokowi, perbedaan seharusnya tidak menjadi penghalang. Sebaliknya, perbedaan dapat menjadi jembatan menuju pemahaman, kerja sama, dan kemajuan bersama.

Semangat tersebut, menurut dia, tidak seharusnya hanya diterapkan di Asia Tenggara, tetapi juga menjadi pedoman bagi negara-negara maju.

Jokowi juga menilai ukuran kebesaran sebuah negara tidak semata-mata ditentukan oleh kemajuan teknologi, kekuatan ekonomi, ataupun pengaruh politik.

Tanggung jawab, kebijaksanaan, serta kemampuan berkontribusi terhadap perdamaian dan kemakmuran bersama juga menjadi ukuran penting.

Baca Juga: Janggal Tipe Huruf pada Skripsi Jokowi, Ini Kata Alumni dan UGM

Karena itu, ia mendorong negara-negara maju untuk tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri. Negara maju dinilai memiliki tanggung jawab lebih besar untuk membangun kepercayaan, memperkuat kerja sama, dan membantu menciptakan dunia yang lebih damai.

Penang Peace Dialogue turut dihadiri Ketua Menteri Penang Chow Kon Yeow dan jajaran, Konsul Jenderal RI Penang Wanton Saragih, tokoh masyarakat Penang, serta sejumlah tokoh dan media internasional.

Dalam forum tersebut, Jokowi kembali membawa pesan mengenai pentingnya perdamaian, kolaborasi, dan penguatan sistem kerja sama global menghadapi dunia yang semakin kompleks.