Warga di Kalbar Keluhkan Listrik hingga Layanan Desa, Bupati Sintang Tegur Kades

Warga Desa Muakan Petinggi, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, menyampaikan sejumlah persoalan kebutuhan dasar yang hingga kini belum terselesaikan. Keluhan tersebut mencakup belum tersedianya aliran listrik, buruknya akses infrastruktur, layanan kesehatan yang tidak berjalan, persoalan bantuan sosial, hingga minimnya transparansi pengelolaan anggaran desa.

Dalam aksi sosial yang digelar warga, persoalan listrik menjadi salah satu perhatian utama. Jaringan tiang dan kabel disebut telah terpasang, bahkan warga mendapat janji listrik mulai menyala sejak November 2023. Namun, hingga kini aliran listrik belum juga tersedia.

Sejumlah warga juga mengaku telah membayar biaya pemasangan mulai dari Rp500 ribu hingga lebih dari Rp1 juta. Karena belum mendapat aliran listrik, warga terpaksa mengandalkan tenaga surya atau genset. Penggunaan genset disebut membutuhkan biaya operasional cukup besar, dengan konsumsi bahan bakar mencapai 25 liter per minggu.

Persoalan lain muncul pada akses jalan. Saat musim hujan, akses keluar desa disebut kerap lumpuh akibat banjir dengan ketinggian mencapai satu hingga dua meter. Kondisi tersebut menyulitkan mobilitas warga, terutama ketika membutuhkan penanganan medis dalam keadaan darurat.

Infrastruktur pendidikan dan penghubung antarwilayah juga menjadi sorotan. Bangunan sekolah dasar peninggalan era 1970-an disebut belum mendapat renovasi maksimal dan mengalami kerusakan pada bagian lantai. Sementara itu, jembatan gantung yang dibangun pada 2011 dilaporkan dalam kondisi miring dan belum diperbaiki.

Layanan Kesehatan dan Bantuan Sosial

Warga juga menyoroti kondisi Puskesmas Pembantu (Pustu) di desa yang disebut tidak lagi menjalankan aktivitas pelayanan. Akibatnya, warga yang sakit harus mengandalkan bidan lokal atau menempuh perjalanan ke desa tetangga, Senaning.

Persoalan bantuan sosial turut menjadi keluhan. Warga mengaku dikenakan biaya Rp30 ribu untuk mengambil satu karung beras bantuan seberat 10 kilogram.

Selain itu, warga menilai penyaluran bantuan belum tepat sasaran. Warga yang dinilai mampu dan memiliki usaha tetap disebut masih tercatat sebagai penerima bantuan.

Sebaliknya, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) milik seorang warga bernama Linda disebut dihentikan setelah yang bersangkutan bekerja sebagai tenaga pemupukan.

Di sisi lain, masyarakat mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran desa. Warga menyebut tidak tersedia papan informasi yang menjelaskan besaran dan alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD).

Warga juga merasa tidak dilibatkan secara aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Pelayanan administrasi di kantor desa turut dipersoalkan karena kantor disebut kerap sepi pada jam kerja. Warga yang membutuhkan tanda tangan atau pelayanan administrasi bahkan disebut harus mencari kepala desa ke kediamannya.

Bupati Minta Kades Tidak Pasif

Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menyoroti berbagai keluhan warga Muakan Petinggi tersebut. Menurutnya, persoalan pembangunan infrastruktur maupun belum tersedianya listrik perlu mendapat perhatian.

Bala meminta kepala desa tidak bersikap pasif hanya karena keterbatasan anggaran. Kepala desa, kata dia, harus aktif mencari solusi dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah kabupaten hingga kementerian.

Ia mengakui kondisi anggaran desa pada 2026 semakin terbatas. Sebagian besar Dana Desa juga telah memiliki peruntukan masing-masing sehingga ruang gerak pemerintah desa tidak sebebas sebelumnya.

Namun, keterbatasan anggaran tersebut dinilai bukan alasan bagi kepala desa untuk berhenti memperjuangkan pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat.

Baca Juga: Asap Karhutla Kalimantan Sampai Filipina, Ilmuwan Atmosfer Sebut Ada Pola Angin Tak Biasa

Bala meminta kepala desa turun langsung melihat persoalan yang dihadapi warga. Setiap kebutuhan masyarakat harus didata secara jelas sehingga dapat diperjuangkan melalui program pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Kebutuhan tersebut, lanjutnya, mencakup berbagai sektor, mulai dari sekolah, layanan kesehatan, posyandu, pertanian hingga pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, warga Muakan Petinggi berharap pemerintah dan pihak terkait segera merespons persoalan yang mereka hadapi. Warga menegaskan tuntutan mereka bukan pembangunan yang berlebihan, melainkan pembangunan yang adil dan merata agar masyarakat desa dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang.