Inggris Ingin Atur Ulang Hubungan dengan Israel, Pilih Lebih Pro-Palestina

Inggris berencana melakukan penataan ulang atau "reset" hubungan dengan Israel sekaligus mengambil langkah lebih aktif dalam mendukung Palestina. Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband dijadwalkan mengumumkan kebijakan tersebut pada Selasa (8/9/2026).

Salah satu kebijakan baru yang akan diumumkan adalah larangan perdagangan sejumlah barang dan jasa yang berasal dari permukiman Israel di wilayah Palestina yang dianggap ilegal. Larangan tersebut kemungkinan juga mencakup jasa pembiayaan dan periklanan yang berkaitan dengan permukiman.

Miliband juga akan menegaskan kembali dukungan Inggris terhadap solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina. Dia diperkirakan menyerukan perlindungan terhadap hak-hak warga Palestina sekaligus menegaskan kembali pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional.

Dalam pernyataannya kepada anggota parlemen, Miliband diperkirakan menggunakan bahasa yang lebih tegas untuk mengecam penderitaan kemanusiaan yang dialami warga Palestina di Gaza. Pemerintah Inggris menilai perluasan permukiman Israel di Tepi Barat semakin mengancam prospek pembentukan negara Palestina.

Inggris secara resmi menganggap permukiman sipil Israel yang dibangun di wilayah yang direbut dalam perang 1967 sebagai ilegal berdasarkan hukum internasional. Kebijakan larangan perdagangan tersebut juga sejalan dengan pendapat penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) pada 2024 yang menyatakan negara-negara tidak boleh membantu atau mendukung pendudukan Israel di wilayah Palestina.

Sebelumnya, pemerintah Inggris menilai larangan perdagangan produk dari permukiman sulit diterapkan karena sulit membedakan produk yang berasal dari permukiman dengan produk dari Israel. Namun, kebijakan baru tersebut akan membuat perdagangan dan investasi tertentu yang berkaitan dengan permukiman menjadi ilegal.

Total perdagangan barang dan jasa antara Inggris dan Israel mencapai sekitar £6 miliar pada 2025. Dampak kebijakan baru tersebut terhadap hubungan ekonomi kedua negara masih akan bergantung pada respons pemerintah Israel.

Miliband sebelumnya menyatakan Israel memberlakukan pembatasan terhadap bantuan yang masuk ke Gaza dengan alasan keamanan. Pemerintah Israel membantah keras tuduhan tersebut, sementara Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich bahkan menyerukan agar duta besar Inggris diusir.

"Usir duta besar Inggris malam ini juga!" kata Smotrich. Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee juga mengecam pemerintahan Partai Buruh Inggris dan menuduh pemerintah Inggris diliputi kebencian terhadap Yahudi.

Di sisi lain, Amerika Serikat sebelumnya telah menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait pembangunan permukiman. Washington bahkan meminta Israel membongkar sejumlah permukiman yang dibangun tanpa izin yang diperlukan.

Baca Juga: Makin Gila! Israel Susun Rencana Usir Paksa Seluruh Warga Palestina dari Gaza

Pemerintah Inggris menilai situasi di Tepi Barat semakin mendesak setelah Israel melanjutkan proyek permukiman E1 di sebelah timur Yerusalem. Proyek tersebut dikhawatirkan dapat membagi Tepi Barat menjadi dua bagian dan semakin menyulitkan pembentukan negara Palestina.

Langkah Miliband juga muncul setelah jajak pendapat yang dirilis The Guardian menunjukkan warga Inggris dari berbagai kubu politik mendukung pelarangan perdagangan dengan permukiman Israel dengan selisih lebih dari dua banding satu. Jajak pendapat Opinium yang diterbitkan oleh Dewan Eropa menunjukkan 46 persen warga Inggris mendukung larangan perdagangan barang dari permukiman Israel, sementara hanya 18 persen yang menolaknya.