Soal 'Mengistimewakan' ETD Skripsi Jokowi, Dekan Kehutanan UGM Akui Tak Mengira Akan Dipertanyakan Seperti Saat Ini

Universitas Gadjah Mada (UGM) menjelaskan kejanggalan yang sempat menjadi sorotan publik terkait arsip skripsi Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang telah tersedia di sistem Electronic Theses and Dissertations (ETD).

Skripsi Jokowi diketahui telah terdigitalisasi, sementara karya ilmiah sejumlah rekan seangkatannya pada 1980 belum tersedia dalam sistem tersebut. Kondisi ini kemudian memunculkan kecurigaan terkait proses pengarsipan di UGM.

Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Ir. Sigit Sunarta, S.Hut., M.P., M.Sc., Ph.D., IPU., menegaskan kondisi tersebut terjadi karena proses digitalisasi arsip kampus dilakukan secara bertahap dan dimulai dari angkatan yang lebih muda.

Menurut Sigit, digitalisasi dokumen tugas akhir mahasiswa melalui sistem ETD telah dimulai sekitar satu dekade lalu, yakni pada 2013.

Proses tersebut tidak dilakukan sekaligus untuk seluruh angkatan. Digitalisasi dimulai dari angkatan termuda karena dokumen dalam bentuk soft file lebih mudah tersedia, kemudian secara bertahap bergerak menuju arsip dari angkatan yang lebih tua.

"Meskipun ETD itu berproses ya, berprosesnya itu lama sejak tahun 2013... dimulai dari angkatan yang termuda. Karena angkatan yang termuda itu pasti punya soft file-nya, jadi jauh lebih mudah kayak gitu, terus menuju ke angkatan-angkatan tua," ujar Sigit dalam tayangan klarifikasi kampus.

Sigit juga mengakui bahwa skripsi Jokowi memang mendapat perlakuan khusus dalam proses pengunggahan ke ETD.

Menurut dia, keputusan tersebut dilakukan ketika Jokowi telah menjadi presiden dan dijadwalkan berkunjung ke Fakultas Kehutanan UGM. Pihak fakultas kemudian mengunggah skripsi Jokowi sebagai bentuk kebanggaan terhadap alumninya.

"Pada saat Pak Jokowi menjadi presiden dan kebetulan mau berkunjung ke fakultas waktu itu, kami mewujudkan kebanggaan itu dengan cara meng-upload skripsinya Pak Jokowi itu di ETD," jelas Sigit.

Ia menegaskan, pengunggahan tersebut bukan bagian dari rekayasa data. Menurut Sigit, pihak fakultas saat itu tidak memperkirakan bahwa langkah pengarsipan tersebut akan menjadi persoalan di kemudian hari.

"Jadi itu betul-betul merupakan wujud kebanggaan. Kami tidak pernah berpikir bahwa ini nanti akan digoreng ke sana kemari," katanya.

Baca Juga: Dongkrak Suara PSI, Jokowi Bisa 'Senggol' Partai Sahabat

Sigit menambahkan, ketika polemik mengenai ijazah Jokowi kembali mencuat, proses digitalisasi arsip di Fakultas Kehutanan UGM baru mencapai karya ilmiah mahasiswa hingga angkatan 1990.

Dengan demikian, belum seluruh karya ilmiah dari angkatan-angkatan yang lebih tua tersedia secara digital dalam sistem ETD.

Ia menjelaskan, kecepatan proses pengunggahan arsip lama juga bergantung pada dinamika dan ketekunan pustakawan di masing-masing fakultas.

Penjelasan tersebut sekaligus menjadi dasar UGM untuk membantah anggapan bahwa perbedaan ketersediaan arsip digital antara skripsi Jokowi dan karya ilmiah rekan seangkatannya merupakan hasil rekayasa data.