AHY Harus Kerja Keras Kejar KDM dan Prabowo Kalau Mau Nyapres, Kata PDIP

Nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mulai ikut terseret dalam bursa Pilpres 2029 setelah pidatonya mengenai kekuasaan yang tidak selamanya menuai sorotan. Sinyal tersebut bahkan mulai dibaca sebagai kemungkinan langkah politik AHY untuk menghadapi kontestasi mendatang.

Namun, jika benar ingin maju dan bersaing, Ketua Umum Partai Demokrat itu dinilai masih punya pekerjaan rumah besar. Ketua DPP PDIP Deddy Y Sitorus menyebut AHY perlu bekerja ekstra keras untuk mengejar sejumlah nama yang saat ini sudah lebih dahulu memiliki posisi dalam radar survei.

Deddy menilai hasil survei berbagai lembaga sejauh ini belum memperlihatkan dukungan yang kuat untuk AHY maupun Partai Demokrat. Kondisi tersebut membuatnya menilai perjalanan AHY menuju Pilpres 2029 masih tidak mudah.

Baca Juga: PDIP: Pemilu 2029 Masih Jauh, Kita Pilih Fokus Kerja Dulu

"Melihat rilis hasil survei berbagai lembaga yang belum menunjukkan dukungan yang kuat kepada AHY dan Demokrat. Bagaimana peluang AHY saya kurang tahu tetapi kalau melihat survei, beliau perlu kerja sangat keras untuk mengejar ketertinggalan," kata Deddy, Rabu (9/9/2026).

Bukan hanya soal mengejar elektabilitas, Deddy menyebut AHY harus berhadapan dengan nama-nama yang sudah lebih dulu muncul dalam radar survei. Dua di antaranya bahkan merupakan sosok yang menurutnya saat ini memiliki posisi lebih kuat, yakni Dedi Mulyadi atau KDM dan Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk mengejar ketertinggalan terhadap berbagai tokoh yang sudah muncul dalam radar survei seperti KDM (Dedi Mulyadi) dan Prabowo sendiri," ungkap Deddy.

Komentar Deddy tersebut disampaikan saat merespons pidato AHY mengenai kekuasaan yang tidak selamanya dan memiliki batas. Pernyataan itu sebelumnya ditafsirkan sebagai sinyal bahwa AHY mulai membuka ruang untuk maju dalam Pilpres 2029.

Baca Juga: PKB: Oke Saja Kalau AHY Maju Pilpres 2029, Termasuk Keberanian

Bagi Deddy, pidato tersebut menarik untuk dibaca lebih jauh karena disampaikan dalam sebuah forum politik. Ia menilai pernyataan AHY tidak cukup jika hanya dilihat sebagai pesan normatif mengenai demokrasi dan kekuasaan.

"Kalau cara pandangnya normatif tentu tidak ada yang harus dipersoalkan. Tetapi masalahnya adalah bahwa itu adalah pidato politik dan tentu punya konteks dan tujuan politik tertentu pula," ujar Deddy.

Deddy bahkan membuka kemungkinan bahwa pernyataan AHY tersebut bukan sekadar refleksi mengenai demokrasi, melainkan juga pesan kepada partai-partai yang berada di pemerintahan Presiden Prabowo.

"Dari sudut pandang kontestasi politik, bisa saja ditafsirkan bahwa pernyataan itu adalah seruan kepada koalisi partai di pemerintahan untuk mulai memikirkan peta jalan baru menuju Pemilu 2029," terang Deddy.

Tak berhenti di situ, Deddy turut membaca kemungkinan adanya pesan langsung kepada Presiden Prabowo agar mulai memasukkan nama AHY dan Demokrat dalam perhitungan politik menuju pemilu mendatang.

"Bisa juga diinterpretasikan sebagai pesan khusus kepada Presiden agar menghitung AHY atau Demokrat dalam kontestasi pemilu yang akan datang," imbuh Deddy.