43 Ribu Anak Jadi Korban Keracunan MBG, Koalisi MBG Watch: Keselamatan Anak Jangan Jadi Korban Demi Program Politik

Koalisi MBG Watch secara resmi mendesak pemerintah untuk segera menghentikan total pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) beserta seluruh ekspansinya, menyusul akumulasi data korban keracunan yang dinilai sudah masuk kategori darurat nasional.

Berdasarkan catatan MBG Watch, jumlah korban dugaan keracunan makanan dalam program tersebut telah menembus angka lebih dari 43.000 orang yang tersebar di 36 provinsi dalam kurun waktu 20 bulan terakhir.

Situasi kian mengkhawatirkan setelah tercatat ada 1,642 korban baru jatuh hanya dalam rentang waktu 72 jam belakangan.

"Berapa banyak lagi anak yang harus jatuh sakit sebelum pemerintah menyebutnya darurat? Ini bukan insiden lokal, ini kegagalan sistemik berskala nasional," kecam perwakilan koalisi MBG Watch dalam pernyataan resminya di akun Instagramnya.

Melihat skala insiden yang terus memakan korban jiwa dan kesehatan anak-anak sekolah, MBG Watch menilai pemerintah tidak boleh lagi menutup mata atau menganggap remeh persoalan ini sebagai efek samping biasa.

Koalisi mendesak negara untuk mengambil langkah darurat secara cepat dan transparan melalui sejumlah tuntutan utama:

• Hentikan Program dan Ekspansi: Menuntut penghentian total pelaksanaan program MBG serta seluruh rencana perluasannya di berbagai daerah.
• Bubarkan SPPG dan BGN: Meminta pembubaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai gagal mengontrol standar keamanan pangan.
• Tetapkan Status KLB: Mendesak pemerintah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan nasional dalam waktu 7x24 jam atau mengaktifkan kedaruratan keamanan pangan lintas sektor.
• Buka Transparansi Data: Menuntut pemerintah membuka seluas-luasnya data korban, perizinan, daftar pemasok, hasil inspeksi, hingga hasil uji laboratorium ke publik.
• Hentikan Praktik Guru Pencicip: Melarang keras penggunaan tenaga pengajar atau guru sebagai pihak yang mencicipi makanan terlebih dahulu untuk menguji keamanan konsumsi.
• Usut Tuntas dan Pulihkan Korban: Menyeret pihak-pihak yang bertanggung jawab secara hukum serta memprioritaskan pemulihan medis maupun psikologis bagi seluruh anak yang terdampak.

MBG Watch menegaskan bahwa keberlangsungan sebuah kebijakan publik tidak boleh dibayar dengan mengorbankan nyawa dan masa depan generasi bangsa.

Pihaknya mengingatkan bahwa aspek perlindungan anak harus menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar demi kepentingan pencapaian target politis.

"Keselamatan anak bukan ruang uji coba program politik. Keselamatan anak bukan harga yang boleh dibayar demi program politik," tegas koalisi tersebut.