Soal Keracunan MBG, Mahfud MD: Hentikan Kontrak Bermasalah Itu atau Petaka Ini...

Kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menuai sorotan. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai persoalan tersebut tidak bisa terus dianggap sebagai kecelakaan biasa jika terjadi berulang kali dan menimpa puluhan ribu penerima manfaat.

Mahfud bahkan mempertanyakan keberadaan kontrak dengan para penyedia makanan yang masih terus berjalan di tengah munculnya kasus keracunan. Menurutnya, keselamatan anak-anak seharusnya tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan mempertahankan kontrak.

"Ini kecelakaan yang berkelanjutan, dan kalau berkelanjutan sampai 50.000 hanya dalam beberapa bulan ini, itu artinya kesengajaan. Tahu di situ potensi mencelakakan orang tapi dibiarin karena terikat kontrak," kata Mahfud MD dalam keterangannya, dikutip Kamis (10/9/2026).

Baca Juga: Pakar Siap Gugat Sengketa Pilpres terkait Status Gibran, Ini 8 Tuntutannya

Mahfud menyoroti jumlah kontrak penyedia makanan dalam pelaksanaan MBG yang disebut mencapai sekitar 27.000 kontrak. Ia mempertanyakan apakah seluruh pihak yang terlibat benar-benar memiliki kemampuan memadai untuk menyediakan makanan dalam jumlah besar setiap hari.

Salah satu persoalan yang menurut Mahfud perlu mendapat perhatian adalah kapasitas dapur MBG. Ia menyebut terdapat dapur yang melayani hingga 2.000 porsi per hari, sehingga kemampuan pengelolaan dan penyediaan makanan dalam skala besar menjadi hal penting untuk memastikan keamanan makanan.

Sebagai alternatif, Mahfud mengusulkan konsep dapur berbasis sekolah atau desa dengan melibatkan koperasi desa sebagai salah satu pengelola. Dalam skema tersebut, bahan pangan bisa diperoleh langsung dari petani dan peternak setempat sehingga rantai distribusi menjadi lebih pendek.

Menurut Mahfud, pemerintah tidak seharusnya mempertahankan mekanisme yang berpotensi menimbulkan persoalan hanya demi menjaga keberlangsungan kontrak. Keselamatan penerima manfaat, terutama anak-anak, menurutnya harus menjadi prioritas utama.

Baca Juga: Rocky Gerung Tidak Berubah: Tajam ke Jokowi, tapi Tumpul ke Prabowo

"Ini bukan lagi soal gengsi program politik, melainkan hak hidup anak Indonesia. Hentikan kontrak bermasalah itu sekarang, atau petaka ini akan terus memakan korban tak berdosa," tegas Mahfud.

Sorotan Mahfud juga mengarah kepada Kepala BGN Sudaryono. Ia menilai Sudaryono memiliki kapasitas yang baik, tetapi hingga saat ini dinilai belum berhasil mengatasi persoalan keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG.

"Sudaryono menurut saya bagus, tetapi dia gagal sampai saat ini, kenapa? Itu keracunan jauh lebih banyak dari yang dulu, keracunan anak-anak itu lebih banyak dari yang dulu dan tempatnya tersebar hampir di seluruh Indonesia," ucapnya.

"Dia (Sudaryono) kan terjebak pada satu situasi, di mana dia tidak bisa leluasa memperbaiki, meskipun orangnya bagus. Misalnya SPPG yang menyebabkan banyak keracunan itu kan tidak diapa-apakan, yang dulu maupun yang sekarang dibiarkan saja membiarkan anak-anak keracunan, tidak diperiksa," ungkapnya.

Menurut Mahfud, kasus yang membahayakan keselamatan anak semestinya tidak berhenti pada teguran. Ia menilai perlu ada proses hukum dan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai persoalan tersebut.

"Harusnya diproses hukum dan dijelaskan kepada masyarakat, teguran basa-basi, tapi sekarang tidak ada yang dipidana. Padahal itu jelas membahayakan keselamatan nyawa," tegas Mahfud.