ACFE Bongkar Bahaya Fraud Era AI, Teknologi Saja Tak Cukup

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter mengingatkan pelaku usaha dan organisasi agar tidak mengandalkan teknologi semata untuk menghadapi modus kecurangan (fraud) yang semakin kompleks di era digital.

Presiden ACFE Indonesia Chapter Stevanus Alexander Sianturi mengatakan penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan analisis data memang dapat membantu mendeteksi anomali. Namun, teknologi tetap hanya menjadi alat pendukung dan tidak menggantikan peran manusia dalam tata kelola, pengambilan keputusan, serta akuntabilitas.

"Teknologi adalah enabler, bukan strategi. Sekalipun kita memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) maupun analisis data untuk mendeteksi anomali, professional judgment, tata kelola, dan akuntabilitas tetap merupakan tanggung jawab manusia. Semakin canggih teknologi yang digunakan, semakin tinggi pula integritas dan kewaspadaan yang dituntut dari para penggunanya," tegas Alex dalam pembukaan National Anti-Fraud Conference (NAFC) 2026 di Semarang, Rabu (9/9/2026).

Menurut Alex, perkembangan teknologi turut mengubah pola kecurangan. Karena itu, strategi penanganan fraud perlu bergeser dari pendekatan reaktif menjadi antisipatif dengan memperkuat budaya integritas dan kolaborasi lintas lembaga.

NAFC 2026 mengangkat tema "Eling Lan Waspada: Memperkuat Integritas dalam Menghadapi Kompleksitas Perkembangan Fraud". Konferensi tersebut berlangsung pada 8–10 September 2026 dan mempertemukan regulator, penegak hukum, auditor, pelaku usaha, akademisi, serta profesi terkait.

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sophia Wattimena mengatakan fraud kini dapat menjadi penguat berbagai risiko lain, mulai dari kejahatan siber, manipulasi data berbasis AI, deepfake, hingga ancaman terhadap ketahanan bisnis dan stabilitas sektor jasa keuangan.

"Modus fraud terus berubah bentuk—mulai dari cara konvensional, digital, hingga penyimpangan sistemik melalui benturan kepentingan dan jaringan kolusif. Dampaknya sangat nyata dan langsung merugikan konsumen serta masyarakat luas," kata Sophia dalam keynote speech secara daring.

Sophia mendorong perubahan pola penanganan dari reaktif yang dinilai berbiaya tinggi menuju pendekatan antisipatif. Salah satunya melalui continuous monitoring dan penguatan ekosistem anti-fraud.

"Fraud may evolve with technology, but integrity must evolve faster," ujarnya.

Dari sisi pemerintah daerah, Inspektur Provinsi Jawa Tengah Urip Sihabudin mengatakan penguatan integritas juga perlu diterapkan dalam pengawasan birokrasi, pengambilan keputusan, dan penggunaan anggaran publik.

Jawa Tengah mencatat skor Sistem Penilaian Integritas (SPI) Nasional sebesar 75,38 pada 2025 dan menempati peringkat ketiga nasional untuk kategori pemerintah provinsi.

Pemprov Jawa Tengah juga menerapkan program penguatan budaya antikorupsi di sektor pendidikan melalui 365 SMA, 238 SMK, dan 42 SLB yang ditetapkan sebagai Sekolah Berintegritas. Di tingkat desa, hingga 2025 telah terbentuk 410 Desa Antikorupsi Perluasan.

Digitalisasi pengawasan turut dilakukan melalui sejumlah aplikasi perencanaan dan penganggaran, antara lain e-Rembugan, SIVERO, SiJuara, OKE JATENG, dan SIKAJEN.

Baca Juga: Menuju Era Intelligent Banking, Perbankan Harus Waspadai Fraud hingga Deepfake AI

Baca Juga: Pembiayaan Pindar Tembus Rp105 Triliun, Risiko Fraud Jadi Perhatian

Sementara itu, rangkaian NAFC 2026 membahas sejumlah isu yang berkaitan dengan risiko fraud, termasuk pertanggungjawaban pidana korporasi, data analytics untuk deteksi dini, mitigasi risiko siber, risiko rantai pasok pihak ketiga, serta pembentukan budaya kepatuhan.

Pada agenda hari kedua, Managing Director Internal Audit BPI Danantara Ahmad Hidayat dijadwalkan membahas pembangunan organisasi tangguh melalui budaya integritas dan kewaspadaan.

Konferensi tersebut juga diawali dengan Call for Paper Seminar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang membedah 52 riset anti-fraud terpilih.