Gus Kikin Didorong Susun Kepengurusan Berbasis Meritokrasi, Gus Lilur: PBNU Bukan PWNU Jawa Timur

Penyusunan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) setelah Muktamar menjadi perhatian dalam proses konsolidasi organisasi. Tokoh muda NU HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur mendorong agar restrukturisasi kepengurusan dilakukan secara profesional, egaliter, dan merepresentasikan kader dari berbagai wilayah Indonesia.

Gus Lilur menyatakan dukungan kepada Ketua Umum PBNU terpilih, Gus Kikin, untuk menyusun kepengurusan berdasarkan kapasitas dan rekam jejak kader. Menurutnya, Ketua Umum memiliki hak prerogatif sekaligus tanggung jawab konstitusional dalam menentukan portofolio kepengurusan.

Ia menilai penentuan figur dalam struktur PBNU semestinya mempertimbangkan rekam jejak, kapasitas manajerial, dan integritas. Penilaian tersebut, kata dia, tidak seharusnya didasarkan pada stigma masa lalu ataupun afiliasi politik partisan.

“Penyusunan kepengurusan PBNU harus bertumpu pada indikator profesionalisme dan meritokrasi. Sangat tidak rasional apabila dinamika internal dikerdilkan oleh prasangka politik sempit. NU adalah entitas multisektoral yang membutuhkan kapasitas kepemimpinan yang adaptif dan teruji,” ujar Gus Lilur di Jakarta.

Terkait munculnya nama Lukman Edy dalam bursa Sekretaris Jenderal PBNU, Gus Lilur menilai pengalaman yang bersangkutan di ranah eksekutif dan tata kelola organisasi dapat menjadi bagian dari pertimbangan objektif.

Ia juga menilai narasi yang mengaitkan masuknya figur tertentu dengan istilah “PKB Come Back” merupakan penyederhanaan politik yang dapat mengganggu proses konsolidasi organisasi.

“Kehadiran figur dengan portofolio kepemimpinan yang kuat, seperti mantan menteri atau sekretaris jenderal organisasi nasional, adalah bentuk pemanfaatan modal manusia yang rasional,” katanya.

Menurut Gus Lilur, hubungan kerja antara Ketua Umum dan jajaran pengurus harus dilihat dari efektivitas kerja serta komitmen terhadap khittah NU. Ia menilai asumsi subjektif mengenai latar belakang politik tidak semestinya menjadi dasar utama dalam menilai kapasitas seorang kader.

Selain profesionalisme, Gus Lilur menekankan pentingnya keseimbangan representasi wilayah dalam struktur PBNU. Menurut dia, kepengurusan organisasi perlu mencerminkan keberagaman wilayah Indonesia.

“PBNU adalah artikulasi keberagaman Indonesia, bukan representasi PWNU Jawa Timur semata. Historisitas dan kontribusi Jawa Timur sangat substansial, namun tata kelola PBNU harus mencerminkan asas keberimbangan nasional,” ujarnya.

Ia mengatakan distribusi kepemimpinan strategis perlu mengakomodasi kader dari berbagai daerah. Di antaranya Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, serta wilayah lainnya.

Menurutnya, representasi wilayah yang inklusif dapat memperkuat legitimasi sosial sekaligus mendukung konsolidasi PBNU hingga tingkat tapak di berbagai daerah.

Baca Juga: Nama Said Aqil Dicantumkan di Buku Islam Ala Prabowo, Eks Ketum PBNU Tegaskan Tak Pernah Menulis

Gus Lilur juga mengimbau seluruh elemen NU memberikan ruang kepada kepemimpinan baru untuk menjalankan mandat Muktamar. Ia meminta dinamika penyusunan kepengurusan tidak berkembang menjadi polemik yang didasarkan pada spekulasi.

“Saatnya PBNU melangkah ke fase konsolidasi strategis. Transisi kepemimpinan harus dikawal dengan pandangan yang futuristik dan ilmiah, bukan ditarik ke dalam pertarungan opini yang kontraproduktif,” katanya.

Ia berharap Gus Kikin dapat membentuk tim kerja yang solid, inklusif, dan berorientasi pada kemajuan jam'iyah.