Alasan Kapolri Tidak Diganti hingga Hari ini, Listyo Sigit Sedang Disiapkan Jadi Cawapres Prabowo di Pemilu 2029

Presiden Prabowo Subianto dinilai memiliki dua jalur utama dalam menentukan calon wakil presiden yang akan mendampinginya pada Pilpres 2029.

Pengamat politik sekaligus Founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio atau Hensat memperkirakan Prabowo dapat memilih kader Partai Gerindra atau tokoh nonpartai yang dinilai memiliki loyalitas dan tidak terlalu dibebani ambisi politik.

Menurut Hensa, pilihan tersebut bukan sekadar soal pasangan untuk Pilpres 2029. Keputusan Prabowo juga akan menentukan arah kekuatan politik Gerindra hingga Pemilu 2034.

"Menurut saya dia mungkin akan memilih tokoh dari partainya sendiri, Gerindra atau tokoh nonpartai yang tidak memiliki ambisi politik besar sehingga bisa fokus bekerja," kata Hensat dalam keterangan di Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Untuk opsi nonpartai, Hensa menyebut sejumlah nama yang berpotensi masuk pertimbangan Prabowo. Mereka antara lain Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Ia menilai Listyo Sigit berpeluang dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden. Ia mengaitkan peluang tersebut dengan posisi Listyo yang hingga kini masih dipercaya sebagai Kapolri.

"Kapolri bisa saja diambil jadi calon pendamping Prabowo dan ini bisa jadi alasan kuat mengapa Listyo Sigit tidak tergantikan sebagai Kapolri saat ini,” ujarnya.

Selain Listyo Sigit, Hensat melihat Teddy Indra Wijaya memiliki modal kedekatan dan loyalitas kepada Prabowo. Sementara Amran dinilai memiliki nilai politik karena kinerjanya sebagai Menteri Pertanian kerap mendapat apresiasi dari Presiden.

Gerindra Jadi Opsi untuk Menjaga Kekuatan hingga 2034

Opsi kedua yang dinilai Hensat cukup kuat adalah memilih kader Gerindra sendiri sebagai pendamping Prabowo.

Menurut dia, keputusan tersebut dapat memberikan keuntungan politik bagi Gerindra karena popularitas dan elektabilitas pemerintahan Prabowo berpotensi ikut mengangkat partai hingga Pemilu 2034.

"Kenapa saya sebut Gerindra? Karena Prabowo saya yakin akan membesarkan Gerindra untuk bertarung lebih jauh di 2034. Kalau sampai dia pilih tokoh dari partai lain, dia artinya membesarkan partai lain,” kata Hensa.

Hensat menyebut sejumlah kader dan tokoh yang berpotensi masuk dalam radar Prabowo. Nama-nama tersebut antara lain Menteri Luar Negeri sekaligus Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono, serta Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

Selain kader Gerindra, Hensat juga memasukkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai salah satu figur yang dapat diperhitungkan. Basis massa Dedi dinilai menjadi salah satu modal politik yang membuatnya layak masuk dalam bursa.

"Tokohnya kalau di Gerindra ada Menteri Luar Negeri Sugiono yang kini juga jadi Sekjen Gerindra, Sudaryono yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, ada Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan juga bisa saja memilih Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang basis massanya juga tak bisa dibilang kecil,” katanya.

Hensat menilai keputusan Prabowo memilih cawapres pada 2029 akan memiliki konsekuensi politik jauh melampaui satu periode pemilu.

Jika memilih kader sendiri, menurut dia, Prabowo berpeluang menjaga kesinambungan kekuatan politik Gerindra. Sebaliknya, memilih tokoh dari partai lain berpotensi memberikan keuntungan elektoral kepada partai tersebut.

Karena itu, Hensa menilai pilihan antara kader Gerindra dan tokoh nonpartai menjadi opsi yang relatif aman bagi Prabowo.

"Intinya, saya yakin kalau Pak Prabowo tidak akan membiarkan dirinya membesarkan partai lain selain Gerindra, karena jika memilih dari partai lain sama saja dia membesarkan partai orang lain yang nanti jika terpilih dan sedang menjabat sudah bisa jadi oposisi sebelum periode pemerintahan selesai,” ujar Hensa.