Ekonom UGM Minta Pemutakhiran Data Desil Dihentikan Sementara, Ini Alasannya

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Media Wahyu Askar, mengkritik penggunaan desil sebagai dasar dalam menentukan penerima berbagai program perlindungan sosial. Menurutnya, kemiskinan bersifat multidimensional sehingga tidak bisa hanya diperingkat berdasarkan desil.

Ia menilai penggunaan desil berisiko menimbulkan exclusion error, yakni kondisi ketika masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan justru keluar dari daftar penerima.

“Desil jadi tidak masuk akal ketika semua dipukul jadi desil 1-4. Karena bisa jadi ada keluarga yang memang sangat butuh cash dan memang belum membutuhkan akses pendidikan,” ujarnya dalam forum Diskusi Metodologi Penentuan Desil, Jumat, (10/9/2026).

Menurut Ekonom UGM tersebut, kebutuhan setiap keluarga miskin tidak selalu sama. Ada keluarga yang membutuhkan bantuan tunai, sementara keluarga lainnya mungkin sudah mampu memenuhi kebutuhan pangan tetapi masih membutuhkan akses pendidikan atau kesehatan.

“Atau sebaliknya, ada keluarga yang memang sudah bisa beli makanan, tapi butuhnya akses pendidikan. Sialnya, keluarga-keluarga ini ada di desil 7. Dan tidak dapat lagi KAT, UDBI, kemudian KIP dan lain-lain,” katanya di Politeknik STIS.

Ia juga menyoroti potensi exclusion error dalam pemutakhiran data kemiskinan. Menurutnya, kesalahan dalam data sosial memiliki dampak lebih berat dibandingkan kesalahan dalam mengukur indikator ekonomi karena menyangkut langsung hak dan peluang masyarakat memperoleh perlindungan sosial.

Karena itu, Media Wahyu meminta pemerintah tidak terburu-buru melanjutkan pemutakhiran data sebelum seluruh basis data dipastikan akurat. Ia bahkan menyarankan proses tersebut dihentikan sementara untuk dilakukan pemeriksaan kembali.

“Work next-nya seperti apa? Menurut hemat saya, hentikan. Hentikan dulu aja. Duduk lagi. Seminggu dua minggu. Pastikan lagi semua datanya benar,” tegas Ekonom UGM

Ia mengingatkan agar pemerintah tidak mengulangi pola kebijakan yang dilakukan terlalu cepat sehingga menimbulkan persoalan baru. Menurutnya, pembenahan data kemiskinan seharusnya dilakukan secara hati-hati karena menyangkut jutaan masyarakat.

“Saya juga tidak berharap sama sekali bahwa perbaikan itu dilakukan dalam waktu satu bulan, dua bulan. Kita saksikan MBG dan Kopdes, terburu-buru kacau semuanya. Dan kalau ini terburu-buru, kemudian kacau lagi semua,” kata media.

Menurutnya, kesalahan data tidak hanya menjadi persoalan pemerintah, tetapi juga menimbulkan biaya bagi masyarakat yang harus membuktikan bahwa dirinya masih layak menerima bantuan.

Baca Juga: BPS Akui Belum Punya Data Pendapatan Lengkap untuk Tentukan Desil Masyarakat

Baca Juga: Penjual Mi Ayam Sakit Tertolak KIS karena Masuk Desil 8: Kesalahan Negara Jadi Soal Hidup Mati

“Cost of error ini adalah cost juga untuk masyarakat. Andai ada masyarakat yang ingin membuktikan bahwa dirinya miskin, kalau di kampung-kampung itu setidaknya butuh Rp20.000,” ujarnya.

Ia pun mendorong pemerintah dan BPS membuka data serta metodologi secara lebih transparan kepada publik. Menurutnya, pembenahan data kemiskinan harus mengutamakan kondisi riil masyarakat, bukan sekadar mengejar perubahan angka kemiskinan secara statistik.

“Kalau memang ada kebutuhan, pemangkasan anggaran, dan jumlah penerimaan yang berkurang, ya sudah, tidak apa-apa. Jelaskan saja ke publik. Itu lebih baik,” katanya.