Dana AS Terkuras Akibat Perang Iran, Trump Justru Sesumbar Janjikan Uang untuk Pemilihnya

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjanjikan pembayaran langsung sebesar 5.000 dollar AS atau sekitar Rp88 juta kepada setiap warga negara dewasa jika Partai Republik berhasil menguasai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat AS dalam pemilu sela November mendatang.

Janji tersebut disampaikan Trump di tengah tekanan biaya hidup yang dihadapi masyarakat Amerika Serikat. Namun, hingga kini belum ada penjelasan terperinci mengenai mekanisme pendanaan program tersebut.

Jika diberikan kepada sekitar 245,3 juta warga dewasa di AS berdasarkan data Sensus 2024, kebutuhan anggaran untuk program itu diperkirakan mencapai lebih dari 1,2 triliun dollar AS atau sekitar Rp21.120 triliun.

"Ini janji saya: jika Partai Republik memenangkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Amerika Serikat, keduanya... karena kekuatan dan keberhasilan ekonomi kita yang luar biasa, saya akan memberikan dividen sebesar 5.000 dollar AS kepada setiap warga negara dewasa di Amerika Serikat," kata Trump, Rabu (9/9/2026) malam waktu setempat.

Besarnya kebutuhan dana tersebut memunculkan pertanyaan, termasuk dari internal Partai Republik. Anggota DPR AS asal Texas, Chip Roy, mempertanyakan sumber pembiayaan program tersebut.

"Saya ingin tahu bagaimana mereka berencana membiayai proposal tersebut," kata Roy kepada Politico.

Keraguan juga datang dari kelompok konservatif. Mantan Ketua House Freedom Caucus Bob Good menilai rencana tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip pembatasan anggaran.

"Apakah Partai Republik pasca-konservatif juga akan mencoba membela 'dividen' 5.000 dollar AS dari Trump, skema pembelian suara ala sosialis yang akan menelan biaya hampir 1 triliun dollar AS?" ujar Good melalui X.

Trump menyebut penerimaan dari tarif impor dapat menjadi salah satu sumber pendanaan dividen tersebut. Ia juga mengklaim kebijakan tarif telah menarik investasi hingga 21 triliun dollar AS ke Amerika Serikat.

Namun, angka investasi yang tercatat di portal resmi Gedung Putih disebut hampir 10 triliun dollar AS lebih rendah dari klaim Trump.

Wakil Presiden AS JD Vance turut membela rencana tersebut. Ia menilai penerimaan bea masuk dapat digunakan untuk mendukung pembayaran kepada masyarakat sekaligus membantu mengurangi utang negara.

"Tarif telah menghasilkan banyak pendapatan. Tarif juga membantu kita membayar utang," kata Vance kepada Fox.

Meski demikian, proyeksi Penn Wharton Budget Model menunjukkan penerimaan tarif pada era Trump hanya sekitar 300 miliar dollar AS sejak Januari 2025 hingga Juli 2026. Lebih dari 100 miliar dollar AS di antaranya harus dikembalikan setelah sejumlah tarif dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS.

Vance kemudian menjelaskan bahwa pembayaran tersebut akan diprioritaskan bagi masyarakat dari kelompok kelas menengah.

Rencana pemberian dividen tersebut muncul ketika kondisi fiskal Amerika Serikat tengah menghadapi tekanan. Beban bunga utang nasional saja disebut telah mencapai hampir 1,3 triliun dollar AS pada tahun berjalan.

Belanja pertahanan AS pada 2026 juga disebut menembus 1,4 triliun dollar AS. Anggaran tersebut berpotensi bertambah akibat konflik militer dengan Iran.

Sementara itu, defisit anggaran diperkirakan mendekati 1,8 triliun dollar AS. Rasio utang nasional terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 122,6 persen pada kuartal I 2026.

Baca Juga: Tak Berhasil Kalahkan Iran, Trump Yakin Tak Jatuhkan Nilai Politisnya

Selain persoalan pendanaan, rencana tersebut juga menimbulkan pertanyaan dari sisi hukum karena Trump secara langsung mengaitkan pemberian dividen dengan kemenangan Partai Republik dalam pemilu sela.

"Jika Partai Republik menang, Anda menang bersama kami, dan Anda mendapatkan 5.000 dollar AS," kata Trump dalam pidatonya di Dallas.

Regulasi federal AS melarang pemberian uang untuk memengaruhi pilihan pemilih dan mengatur sanksi pidana atas tindakan tersebut.

Ketika ditanya mengapa pembayaran baru akan direalisasikan setelah pemilu sela, Trump menjawab bahwa Partai Demokrat tidak mampu menjalankan program serupa.

"Karena Partai Demokrat tidak bisa melakukannya," ujar Trump.

Sebelumnya, Trump juga pernah mewacanakan pembayaran serupa melalui "dividen DOGE" sebesar 5.000 dollar AS dan "tariff rebate" senilai 2.000 dollar AS. Namun, kedua gagasan tersebut belum terealisasi.