Heboh Beda Jauh Data Kemiskinan Bank Dunia vs BPS, Ekonom UGM Bongkar Fakta Mengejutkan

Perbedaan mencolok data jumlah penduduk miskin di Indonesia yang dirilis Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS) tengah memicu polemik di media sosial.

Bank Dunia menyebut 64,2 persen penduduk RI berada di bawah standar kemiskinan, sementara BPS justru mencatat angka yang jauh lebih rendah, yakni 8,07 persen pada Maret 2026.

Menanggapi kehebohan tersebut, Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Nugroho, Ph.D., memberikan penjelasan. Menurutnya, perbedaan ekstrem ini murni bersumber dari perbedaan tolak ukur garis kemiskinan yang digunakan oleh kedua lembaga tersebut.

Wisnu menjelaskan, angka fantastis 64,2 persen dari Bank Dunia muncul karena lembaga tersebut menggunakan standar garis kemiskinan untuk kelompok negara berpendapatan menengah atas (Upper Middle-Income Country/ UMIC), status yang disandang Indonesia saat ini.

"Angka 64,2 persen diambil dari proporsi penduduk yang pengeluarannya di bawah 8,3 dolar AS per hari, yang digunakan sebagai garis kemiskinan standar negara berpendapatan menengah atas," jelas Wisnu, Sabtu (12/9/2026).

Namun, Wisnu mengingatkan agar publik membaca standar ini secara hati-hati. Rentang pendapatan negara di kelompok UMIC sangat lebar.

Indonesia baru masuk di batas bawah kategori ini dengan pendapatan per kapita sekitar 4.800 dolar AS, sangat jomplang jika dibandingkan negara UMIC teratas yang menyentuh angka 14.000 dolar AS per kapita.

"Sehingga sulit sekali apabila kita katakan ini adalah perbandingan yang sama," ungkapnya.

Bagi Wisnu, ada hal yang jauh lebih krusial untuk dicermati ketimbang sekadar meributkan perbedaan persentase. Lonjakan jumlah orang miskin saat menggunakan standar batas pengeluaran yang lebih tinggi (8,3 dolar AS) membuktikan realita pahit, yakni tingginya kelompok rentan dan kelas menengah aspiratif di Indonesia.

Banyak warga yang secara statistik BPS sudah "lulus" dari jurang kemiskinan, namun kondisi ekonominya masih sangat rapuh.

Kelompok rentan ini dapat dengan mudah jatuh miskin kembali jika dihantam guncangan ekonomi ringan sekalipun, seperti kehilangan pekerjaan (PHK), lonjakan harga kebutuhan pokok (inflasi) dan penurunan omzet atau pendapatan bulanan.

"Ini soal jumlah penduduk di sekitar garis, bukan tiba-tiba Indonesia jadi miskin. Jadi, UMIC itu status pendapatan negara, bukan ukuran seberapa merata pendapatan itu dinikmati. Yang penting diambil hikmahnya bukan angkanya saja, tapi pesannya," tegas Wisnu.

Tingginya kelompok rentan ini berakar dari masalah distribusi "kue" pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Meski ekonomi nasional tumbuh di kisaran 5–6 persen, manfaatnya dinikmati secara timpang oleh kelompok masyarakat.

Wisnu merujuk pada data BPS yang menunjukkan indikator ketimpangan (Rasio Gini) justru merangkak naik dari 0,36 (September 2025) menjadi 0,368 (Maret 2026). Ketimpangan di wilayah perkotaan mencatatkan tren yang lebih parah, naik dari 0,383 menjadi 0,387.

"Jadi ketimpangan membesar melalui pertumbuhan. Angka kemiskinan memang turun, tapi pembagiannya cenderung tidak merata, terutama di kota-kota," tandasnya.

Di akhir penjelasannya, Ekonom UGM ini juga menyentil efektivitas program pemerintah berskala raksasa. Ia menilai, tingginya anggaran yang digelontorkan pemerintah tidak menjamin manfaatnya mengalir ke bawah, karena akses program-program tersebut sering kali hanya dimonopoli oleh kelompok elit yang memiliki modal kuat dan jaringan tertentu.