Soal Pemakzulan Masinton, Tito: yang Kasihan Rakyat

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan konflik politik antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) tidak boleh menghambat penanganan bencana.

Ia khawatir tarik-menarik kepentingan politik justru membuat masyarakat yang masih terdampak banjir menjadi korban.

Peringatan itu disampaikan Tito merespons polemik politik di Tapteng, termasuk isu pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Menurut Tito, perbedaan kepentingan antara eksekutif dan legislatif tidak boleh berdampak pada perubahan atau tersendatnya anggaran untuk kebutuhan masyarakat.

"Jangan sampai perbedaan politik, masalah-masalah politik mempengaruhi penanganan masalah bencana. Nah, sekarang kalau seandainya ada masalah politik antara eksekutif dan legislatif berakibat kepada perubahan APBD, yang kasihan rakyat,” ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Tito mengatakan kondisi Tapteng masih membutuhkan penanganan serius karena bencana belum sepenuhnya berakhir. Ia mengungkapkan banjir kembali terjadi setelah wilayah terdampak sebelumnya sempat dibersihkan.

Saat melakukan kunjungan kerja ke Tapteng, Tito melihat langsung kondisi infrastruktur pengendali banjir, termasuk dam yang tengah dibangun.

“Di sana kan lagi bencana. Belum selesai, banjir lagi. Kemarin saya melihat dam, ada sabo dam dibangun. Memang cara satu-satunya sabo dam itu,” katanya.

Tito menyebut kawasan Kecamatan Tukka menjadi salah satu wilayah yang kembali terdampak. Setelah sebelumnya dibersihkan, kawasan tersebut kembali tertutup material lumpur akibat banjir.

“Karena kemarin banjir lagi lebih kurang tiga bulan lalu kan. Sudah dibersihkan, kemudian kena lagi. Kecamatan Tukka itu habis tertutup semua dengan lumpur,” ujarnya.

Anggaran Bencana Jangan Tersandera Politik

Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat kembali mengungsi. Menurut Tito, kebutuhan anggaran menjadi semakin penting karena pemerintah harus memenuhi kebutuhan warga sekaligus melakukan penanganan terhadap dampak bencana yang berulang.

Tito mengatakan pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan bencana di Tapteng. Sebesar Rp123 miliar disebut telah diberikan pada tahap pertama pada April, kemudian tambahan Rp14 miliar pada Agustus.

“Nah, masyarakat mengungsi lagi, sudah dibangun, mengungsi lagi. Di tengah-tengah ini mereka kan butuh biaya. Anggaran sudah diberikan oleh Bapak Presiden Rp123 miliar. Ini tahap pertama bulan April. Kemudian di bulan Agustus, tambah lagi Rp14 miliar,” kata Tito.

Namun, Tito menyoroti rendahnya realisasi anggaran yang menurut informasi yang diterimanya salah satunya berkaitan dengan perdebatan bersama DPRD.

“Tapi jangan sampai ini kemudian saya dengar realisasinya masih kecil karena salah satunya perdebatan dengan DPR. Nah, janganlah,” tegasnya.

Tito menekankan persoalan politik antara kepala daerah dan DPRD semestinya tidak mengorbankan kepentingan masyarakat, terutama ketika warga masih menghadapi bencana dan sebagian harus kembali mengungsi.