Purbaya Dicopot Usai Rombak Pajak dan Bea Cukai, Ada Apa?

Pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan terjadi hanya beberapa hari setelah dirinya merombak ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Purbaya kemudian mengakui bahwa perombakan tersebut memang memiliki keterkaitan dengan pencopotannya, meski ia tidak menyebutnya sebagai satu-satunya faktor.

"Saya rasa sebagian ada," kata Purbaya usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Pernyataan itu disampaikan ketika Purbaya ditanya apakah pergantian dirinya berkaitan dengan perombakan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ia tidak menjelaskan lebih jauh bagian mana dari kebijakan tersebut yang berkaitan dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto.

Perombakan besar-besaran itu dilakukan Purbaya pada Kamis (10/9/2026). Saat itu, sekitar 400 pejabat Kementerian Keuangan mengalami rotasi maupun mutasi.

Jumlah tersebut terdiri dari sekitar 50 pejabat eselon II dan 350 pejabat eselon III. Di antara pejabat yang terkena rotasi dan mutasi terdapat sejumlah pejabat dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Langkah tersebut menjadi salah satu kebijakan besar Purbaya selama menjabat Menteri Keuangan. Namun, ketika melakukan perombakan, Purbaya menyebut langkah itu sebagai bagian dari proses organisasi untuk membuat Kementerian Keuangan bekerja lebih baik dan mampu menghadapi berbagai tantangan.

Empat hari setelah perombakan tersebut, posisi Purbaya sebagai Menteri Keuangan berubah. Presiden Prabowo Subianto menggantinya dengan Suahasil Nazara pada Senin (14/9/2026).

Pergantian yang berlangsung dalam waktu singkat setelah reshuffle pejabat Kemenkeu itu kemudian memunculkan pertanyaan mengenai hubungan kedua peristiwa tersebut. Purbaya kini memberikan sedikit gambaran dengan mengakui bahwa perombakan ratusan pejabat memang menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan pencopotannya.

Meski begitu, Purbaya tidak mengungkapkan faktor lain yang turut melatarbelakangi keputusan tersebut. Ia memilih menyerahkan penjelasan mengenai pergantian Menteri Keuangan kepada Presiden.

Baca Juga: Program MBG Jadi Bumerang: Kasus Korupsi Bayangi Purbaya

"Itu kan hak prerogatif Presiden, kita ikuti saja," ujar Purbaya.

Jawaban tersebut membuat hubungan antara reshuffle pejabat Kemenkeu dan pergantian Menteri Keuangan masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Purbaya hanya memastikan bahwa perombakan tersebut memiliki keterkaitan sebagian, tanpa menjelaskan apakah terdapat persoalan tertentu dalam proses rotasi dan mutasi pejabat.

Sementara itu, perombakan yang dilakukan Purbaya sebelumnya tidak hanya menyentuh satu unit kerja. Keterlibatan pejabat dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membuat kebijakan tersebut menjadi perhatian karena kedua institusi memiliki peran penting dalam penerimaan negara.

Purbaya juga tidak menyebut adanya pelanggaran atau persoalan tertentu yang menjadi alasan perombakan pejabat pajak dan bea cukai. Karena itu, keterkaitan antara kebijakan tersebut dengan pergantian dirinya masih sebatas pengakuan bahwa "sebagian" memang ada.

Pergantian Purbaya tidak serta-merta dapat disimpulkan hanya disebabkan oleh perombakan 400 pejabat Kemenkeu. Namun, pengakuan Purbaya bahwa kebijakan tersebut ikut berkaitan dengan pencopotannya membuat rangkaian peristiwa pada 10 hingga 15 September 2026 menjadi sorotan.