Bahlil Ungkap Subsidi LPG Bengkak Hampir Rp100 Triliun Imbas Lonjakan Harga Minyak

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa beban subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat hingga mendekati Rp100 triliun seiring tingginya harga minyak mentah dunia.

Bahlil menjelaskan, anggaran subsidi LPG sebelumnya mencapai Rp87 triliun dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$70 per barel. Namun, kenaikan rata-rata ICP ke kisaran US$90–US$100 per barel membuat kebutuhan anggaran subsidi semakin besar.

"Dan total subsidi untuk LPG yang dipacu oleh konsumsi masyarakat di saat ICP-nya masih di 70 dolar per barel, itu subsidi kita mencapai Rp87 triliun. Tapi begitu ICP-nya rata-rata sekarang di angka 90 sampai 100, itu subsidi kita di atas hampir Rp100 triliun," ujar Bahlil saat meresmikan fasilitas LPG Plant Cilamaya milik PT Energi Nusantara Perkasa (ENP) di Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/10/2026).

Menurutnya, besarnya beban subsidi tersebut tidak terlepas dari ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik.

Saat ini, konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,5 juta ton per tahun, sementara kapasitas produksi dalam negeri tidak lebih dari 1,8 juta ton per tahun. Kondisi tersebut membuat Indonesia harus mengimpor sekitar 7 juta hingga 8 juta ton LPG setiap tahunnya.

Kebutuhan LPG nasional bahkan berpotensi meningkat hingga 11 juta–12 juta ton per tahun apabila memperhitungkan kebutuhan industri petrokimia, termasuk fasilitas Lotte Chemical dan Chandra Asri di Cilegon, Banten.

"Nah, Indonesia kita tahu bahwa untuk LPG, kita konsumsi kita 8,5 juta ton per tahun konsumsi kita. Kalau tambah dengan industri kita yang di Cilegon, Lotte dengan Chandra Asri itu butuh kurang lebih sekitar 11 sampai 12 juta ton per tahun," jelasnya.

Bahlil menilai tingginya ketergantungan terhadap impor membuat Indonesia harus mengeluarkan devisa dalam jumlah besar, terlebih ketika harga energi global mengalami kenaikan.

"Ini devisa kita banyak sekali yang keluar dan kemudian mampu kita subsidi kepada rakyat yang begitu besar," ungkapnya.

Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong optimalisasi sumber daya energi domestik untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah meningkatkan produksi LPG dalam negeri melalui pengembangan fasilitas pengolahan gas, termasuk LPG Plant Cilamaya yang memiliki kapasitas produksi sekitar 160 ton per hari.

Bahlil menyebut kebutuhan LPG di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta mencapai sekitar 1.000–1.500 ton per hari. Dengan kapasitas tersebut, fasilitas Cilamaya diperkirakan dapat berkontribusi sekitar 10%–15% terhadap kebutuhan LPG di kedua wilayah.

"Ini kontribusi besar. Kita berangkat dari hal kecil untuk mencapai hal besar. Kecil enggak apa-apa, tapi kalau ada beberapa titik yang seperti ini, dikumpulkan besar juga, karena memang spot-spot bahan baku kita tidak semuanya merata," katanya.

Selain meningkatkan kapasitas produksi LPG domestik, pemerintah juga tengah mengkaji pengembangan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor.

Bahlil mengatakan CNG telah digunakan di sejumlah sektor usaha, termasuk restoran dan hotel, dengan harga yang diklaim lebih murah sekitar 30%–40% dibandingkan LPG.

"CNG ini sebenarnya sudah dipakai, karena itu kan bagian sebenarnya hampir sama dengan jargas. Di beberapa restoran, hotel, itu sudah memakai CNG dan harganya lebih murah 30 sampai 40%, dan itu memakai gasnya C1-C2, dan itu melimpah di negara kita," jelasnya.

Baca Juga: ICP September 2026 Tembus US$112,81 per Barel, Naik 26% dalam Sebulan

Baca Juga: Simon Aloysius Mantiri Dikabarkan Jadi Menteri ESDM, Ini Kata Bahlil

Meski demikian, pemanfaatan CNG untuk kebutuhan rumah tangga, khususnya sebagai pengganti LPG tabung 3 kilogram, masih dalam tahap pengujian.

"Ini sebagai strategi untuk bagaimana kita melahirkan substitusi impor, namun tabungnya yang 3 kilo ini lagi diuji. Tapi kalau tabung yang 12 kilo itu sudah dipakai," tuturnya.

Bahlil berharap pengembangan energi alternatif dan peningkatan kapasitas produksi domestik dapat menjadi langkah jangka panjang untuk menekan impor LPG sekaligus mengurangi tekanan terhadap anggaran subsidi energi.