- Home
- /
- News
- /
- Megapolitan
UMP Jakarta 2027 Ditargetkan Rampung Jumat, Pramono Ingin Jadi Contoh Daerah Lain
Kredit Foto: Syarief Muhammad Syafiq
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap pembahasan UMP Jakarta 2027 dapat menghasilkan keputusan pada Jumat, 20 November 2026. Ia ingin kesepakatan yang dicapai Jakarta bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menyelesaikan pembahasan upah minimum.
Pramono mengatakan telah memberikan tenggat kepada pihak-pihak yang terlibat agar pembahasan segera diselesaikan. Menurut dia, Jakarta berpeluang menjadi role model apabila mampu mencapai kesepakatan mengenai nilai alfa.
"Saya memberikan batas waktu sampai dengan hari Jumat besok untuk segera diselesaikan. Kalau Jakarta segera bisa menyelesaikan dengan alfa berapa, kemudian ini menjadi keputusan, ini bisa menjadi role model dari daerah-daerah lain untuk penyelesaian UMP yang ada di daerahnya masing-masing," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Namun, pembahasan UMP Jakarta 2027 masih menghadapi perbedaan usulan antara unsur buruh dan pengusaha. Pramono mengungkapkan kedua pihak masih bertahan dengan nilai alfa yang diyakini masing-masing.
Pembahasan tersebut dilakukan melalui mekanisme tripartit yang melibatkan buruh, pengusaha, dan Pemprov DKI Jakarta. Pemerintah daerah berupaya memfasilitasi musyawarah agar perbedaan pandangan dapat diselesaikan.
Baca Juga: Buruh dan Pengusaha Masih Bersikukuh soal Alfa UMP Jakarta 2027, Pramono Turun Tangan
Pramono mengatakan Pemprov DKI berharap pembahasan segera menghasilkan solusi yang dapat diterima pihak-pihak terkait. Ia juga meminta jajaran yang bertanggung jawab mengawal proses tersebut agar tidak melewati tenggat.
"Sebagai mediator utama untuk pembahasan ini yang dikoordinasikan oleh Asisten Keuangan dan juga Dinas Tenaga Kerja, mudah-mudahan hari Jumat besok sudah bisa memberikan kepastian laporan kepada saya," tuturnya.
Tenggat yang diberikan Pramono tersebut berdekatan dengan batas waktu penetapan UMP 2027 secara nasional. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya menyampaikan bahwa penetapan UMP tingkat provinsi ditargetkan selesai paling lambat 21 November 2026.
Dengan demikian, Pemprov DKI berharap pembahasan di Jakarta dapat segera diselesaikan sebelum batas penetapan tersebut. Pramono ingin hasilnya tidak hanya memberikan kepastian bagi pekerja dan pengusaha di Jakarta, tetapi juga menjadi rujukan bagi daerah lain.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Wahyu Pratama