Menteri LH Pasang Badan untuk Badak Jawa, Siap Hadang Izin ANTAM di Ujung Kulon
Kredit Foto: KLH
Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat meminta penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP) di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ditinjau kembali. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah potensi gangguan terhadap habitat Badak Jawa yang populasinya di alam liar diperkirakan kurang dari 50 individu.
Jumhur mengatakan aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan tekanan ekologis terhadap kawasan konservasi, mulai dari kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas perairan, hingga peningkatan aktivitas manusia.
"Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat alami terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), spesies berstatus Kritis (Critically Endangered) dengan populasi liar kurang dari 50 individu yang hanya bertahan pada satu kawasan," kata Jumhur dalam kegiatan penanaman mangrove memperingati Hari Pohon Sedunia 2026 di Jakarta Mangrove, Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, perlindungan Badak Jawa tidak cukup hanya dengan menjaga kawasan daratan. Keutuhan habitat juga harus mempertimbangkan keterhubungan ekosistem daratan, pesisir, dan perairan di sekitarnya.
"Aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan tekanan melalui kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas perairan, dan peningkatan aktivitas manusia," ujarnya.
Jumhur mengakui hingga saat ini belum terdapat kegiatan pertambangan maupun bukti pengukuran dampak langsung terhadap Badak Jawa di lokasi WUP yang dipersoalkan. Namun, potensi risiko ekologis tetap harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan mengingat tingginya nilai konservasi kawasan dan terbatasnya populasi satwa tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Jumhur mengaku telah mengirimkan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk meminta evaluasi dan peninjauan kembali Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.
Ia juga meminta agar bagian WUP di perairan sekitar TNUK yang berdasarkan verifikasi ilmiah terbukti tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan lingkungan atau berpotensi menimbulkan risiko ekologis yang tidak dapat diterima dikeluarkan dari wilayah tersebut.
"Namun begitu untuk lebih tegasnya bila diperlukan, bisa dilakukan verifikasi spasial dan ekologis secara terpadu bersama kementerian atau lembaga terkait, serta agar tindak lanjut pemanfaatan pada lokasi yang dipersoalkan ditahan sampai hasil evaluasi memperoleh kejelasan sesuai kewenangan masing-masing instansi," kata Jumhur.
Menurutnya, peninjauan tersebut diperlukan agar tidak ada kegiatan lanjutan, termasuk survei, yang berpotensi mengganggu ketenangan Badak Jawa di habitat alaminya.
Jumhur menegaskan Kementerian Lingkungan Hidup siap memberikan dukungan data, kajian, dan pertimbangan teknis untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam tidak bertentangan dengan perlindungan lingkungan.
"Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia," tegasnya.
Baca Juga: Untuk Adik Prabowo, Peringatan Keras Ulama Soal Wacana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo
Baca Juga: Legislator PDIP Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon, Minta Habitat Diperkuat
Baca Juga: Geger Wacana Habitat Badak Jawa Mau Dipindahkan Adik Prabowo Demi Tambang Emas
Jumhur juga menanggapi isu yang mengaitkan rencana penambangan emas di sekitar perairan TNUK dengan Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto. Ia membantah informasi tersebut dan menyebut Hashim justru dikenal sebagai pencinta serta pelindung satwa liar, termasuk melalui penggunaan dana pribadi.
Lebih lanjut, Jumhur menegaskan sikapnya apabila PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) memperoleh izin untuk melakukan kegiatan pertambangan di perairan sekitar TNUK.
"Termasuk bila PT ANTAM mendapat izin menambang di perairan TNUK itu, maka saya selaku Menteri LH tidak akan memberi persetujuan lingkungannya. Hal ini demi keberlanjutan fungsi ekosistem," tegas Jumhur.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Annisa Nurfitri
Tag Terkait: