Hatta: Pembangunan Kereta Cepat Harus Gunakan Tenaga Kerja Nasional

WE Online, Jakarta - Mantan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa menyatakan, proyek pembangunan kereta cepat atau High Speed Railway (HSR) harus menggunakan tenaga kerja lokal terkecuali jika tidak memiliki kemampuan untuk itu.

"Kalau tenaga kerja, mutlak harus menggunakan tenaga kerja nasional, terkecuali jika tidak ada yang memiliki kemampuan untuk itu," kata Hatta yang menjabat menteri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut, di Jakarta, Rabu (12/8/2015).

Terkait dengan pemerintah Tiongkok yang dikabarkan telah bergerak gesit mendekati pemerintah Indonesia guna memenangkan proyek HSR yang menghubungkan Jakarta dan Bandung tersebut, Hatta tidak ingin cepat-cepat menyimpulkan apakah Tiongkok bisa memenangkan tawaran tersebut dari pesaingnya yaitu Jepang.

"Begini, kereta cepat itu belum diputuskan apakah dengan Tiongkok, atau Jepang atau memggunakan teknologi yang mana, saya tidak mau langsung berkonklusi," kata Hatta.

Menurut politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) itu, teknologi dari negara manapun yang dipakai untuk proyek tersebut, tidak boleh menghilangkan identitas nasional yang dimiliki Indonesia serta mendesak untuk juga berbagi teknologi.

"Setiap teknologi yang kita gunakan dari negara manapun, tidak boleh kita melepaskan diri dari konten nasional kita. Syukur-syukur bisa 50-50 untuk teknologi yang tinggi," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah akan membentuk tim seleksi untuk menentukan pemenang tender proyek kereta cepat atau HST yang disebut-sebut tengah digodok antara Tiongkok dan Jepang.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan saat ditemui usai menyampaikan hasil audit Triwulan II di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8), mengatakan pihaknya tengah menunggu arahan Presiden Joko Widodo terkait tim seleksi tersebut.

"Pak Presiden nanti akan mengarahkan dan membentuk tim seleksi," katanya.

Jonan memperkirakan tim seleksi tersebut diketuai oleh Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Perhubungan sebagai salah satu anggotanya.

"Kita saat ini sedang mempertimbangkan. Belum bisa bicara dulu siapa-siapanya, nanti kalau sudah ada arahan Presiden," katanya. (Ant)