Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendesak pemerintah segera menyelesaikan peredaran vaksin dan obat palsu. Selain itu, pemerintah harus mampu menenangkan masyarakat yang saat ini sudah terlanjur khawatir.
"Jangan sampai timbul distrust di kalangan masyarajat terhadap imunisasi yang akan memberikan dampak buruk bagi pelayanan kesehatan di masa datang," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/7/2016).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan pemerintah membuka nama rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu. Terbukti bukannya memberikan solusi justru memancing masalah baru. Dia mendengar dibukanya daftar nama RS yang menggunakan vaksi palsu terdapat dokter yang dianiaya massa padahal RS tempat yang bersangkutan bekerja tidak termasuk dalam daftar RS penerima vaksin palsu.
"Fokus pemerintah saat ini harusnya membekuk habis jaringan vaksin palsu dan segera memberikan vaksin ulang para korban vaksin palsu. Kecuali nanti terbukti bahwa secara institusi rumah sakit itu terlibat menjadi bagian dari jaringan pengedaran vaksin palsu, maka baru layak RS tersebut diblack list," paparnya.
Sementara itu, untuk pengawasan di DPR, Fahri mendukung Komisi IX DPR untuk menginvestigasi kasus vaksin palsu melalui pembentukan Panitia Kerja (Panja).
"Sekali lagi, Jangan korbankan dokter, perawat, klinik dan rumah sakit. Tapi produsen, distributor dan penjual vaksin palsu yang seharusnya ada dalam pengawasan pemerintah. Dalam hal ini karena terjadi kelengahan di lembaga pengawas, maka lembaga pengawas juga seharusnya mendapat sanksi," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Cahyo Prayogo
Advertisement
