BI: TPID Makin Efektif untuk Jaga Inflasi

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) makin efektif untuk menjaga angka laju inflasi nasional yang saat ini berada pada kisaran empat persen plus minus satu.

Agus saat menyampaikan pidato sambutan pembukaan rapat koordinasi nasional TPID di Jakarta, Kamis (4/8/2016), menjelaskan hal itu terlihat dari pencapaian inflasi pada Ramadhan pada 2016 yang lebih rendah dari rata-rata historis.

"Inflasi lebih rendah dari rata-rata historis Ramadhan dalam lima tahun terakhir, ini berarti upaya menambah pasokan mampu mengatasi lonjakan di daerah, salah satunya dengan menambah pasar murah, tidak hanya beras, minyak goreng dan gula pasir, tapi juga telur ayam, cabai merah dan daging sapi," katanya.

Dalam sambutan tersebut, Agus juga menjelaskan ada beberapa arahan Presiden dalam rakornas TPID sebelumnya yang telah dilakukan untuk menjaga kinerja inflasi, yang selama ini relatif terkendali karena distribusi bahan pangan tidak terganggu.

Tindak lanjut arahan tersebut, antara lain, berupa peningkatan jumlah TPID dari 432 menjadi 489 TPID, penyusunan peta jalan pengendalian inflasi di tingkat pusat maupun daerah, revitalisasi peran Bulog dan penyusunan peta jalan pengembangan pasar lelang komoditas pangan.

Selain itu, ada pemberian insentif kepada daerah, pelibatan aparat penegak hukum dalam rangka menjaga kelancaran distribusi barang, penguatan koordinasi dengan KPPU dalam rangka pengawasan tata niaga komoditi pangan, serta pembentukan sekretariat Pokjanas TPID yang berkedudukan di Kantor Menko Perekonomian.

Agus mengharapkan pencapaian pengendalian inflasi makin baik dengan efektifnya peran TPID dan target pada 2018 sebesar 3,5 persen plus minus satu bisa tercapai dengan berbagai upaya tambahan yang bisa dilakukan di masa mendatang.

Beberapa upaya tersebut adalah melakukan sinergi antara daerah yang surplus dengan defisit pangan, meningkatkan alokasi anggaran pemerintah daerah untuk kebutuhan stabilisasi harga di daerah, mengintensifkan jalur tol laut untuk mengurangi disparitas harga dan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi.

Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan beberapa hal yang harus dilakukan dalam pengendalian inflasi di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Hal tersebut adalah penyediaan anggaran pengendalian harga oleh seluruh pemerintah daerah sebagai upaya intervensi apabila diperlukan. Kemudian, koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan BI di daerah secara rutin untuk pemeriksaan pasokan di gudang penyimpanan.

Selain itu, kata Presiden, memastikan kelancaran maupun ketersediaan transportasi di daerah maupun antardaerah untuk menunjang konektivitas serta melakukan berbagai upaya untuk menjaga kinerja distribusi barang.

Secara khusus, Presiden menekankan pentingnya pengendalian inflasi sebagai salah satu dari dua tumpuan perekonomian, di samping pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu dijaga agar tidak melambung tinggi dalam kondisi saat ini. (Ant)