Pakar kesehatan Hasbullah Thabrany mengatakan kurangnya stok obat pada fasilitas layanan kesehatan menjadi salah satu kendala sehingga membuat pasien tidak mendapat obat yang memadai.
"Ada beberapa permasalahan dalam pengadaan obat JKN antara lain proses lelang yang memisahkan antara kelompok obat 'originator' dan generik," kata Hasbullah dalam diskusi media bertajuk "Pengadaan Obat JKN: Masalah dan Solusi" yang digelar oleh International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) di Jakarta, Jumat (26/8/2016).
Selain itu ada pula masalah lain seperti terbatasnya peluang kompetisi yang adil untuk mendapatkan obat yang terbaik untuk pasien, hingga penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang menjadi acuan seleksi obat masih menjadi masalah.
"Rancangan Kebutuhan Obat (RKO)juga belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan, dan masih banyak kekurangan dalam sistem e-katalog," kata Hasbullan yang kini menjabat Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan (PKEKK) Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.
Thabrany merekomendasikan perbaikan JKN ke depan terutama dalam pengadaan obat di antaranya melalui pantauan yang ketat tidak hanya pada harga obat tetapi juga komitmen penyedia di tahun sebelumnya dan kualitas obat.
Sementara untuk membentuk persaingan yang sehat dalam seleksi obat, HPS yang ditentukan harus sebanding dengan harga pasar, sehingga perwakilan dari asosiasi pabrikan dapat diikutsertakan dalam penentuan HPS.
"Untuk persaingan?yang sehat, seleksi obat sebaiknya tidak membedakan obat-obatan?originator?dan?generik. Selain itu, untuk menghindari permasalahan gagal?supply?yang menyebabkan ketidaktersediaan obat, maka sebaiknya penyedia lebih dari satu. Dengan adanya alternatif penyedia, resiko tersebut dapat dihindarkan," ucap dia.
Direktur Eksekutif IPMG Parulian Simanjuntak menuturkan sebagai?mitra strategis pemerintah dan pemangku kepentingan di industri farmasi, IPMG mendukung penuh upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program JKN.
Namun, IPMG melihat masih ada ruang untuk memaksimalkan potensi dari program JKN yang bisa memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi para pasien.
"Kami percaya pasien memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan terbaik sesuai kebutuhan mereka, termasuk akses terhadap obat inovatif dan berkualitas tinggi," kata Parulian.
Oleh karena itu, IPMG melihat pentingnya kolaborasi dari pemerintah dan pelaku industri dalam sistem pengadaan obat JKN yang lebih transparan.
IPMG dan para perusahaan anggotanya telah lama mendukung upaya peningkatan sistem kesehatan di Indonesia.
Selain penyedian obat-obatan inovatif dan berkualitas tinggi, IPMG dan para anggota telah aktif selama bertahun-tahun dalam mendukung pembangunan kesehatan profesional Indonesia dan perawatan pasien.
"Dukungan tersebut selalu diberikan sesuai dengan kemungkinan standar etika tertinggi. IPMG juga secara berkala meninjau standar dan tolok ukur terhadap praktek terbaik terhadap industri, serta terus melanjutkan etos dalam mendukung program JKN dan juga pemerintah Indonesia," ucap dia.
Melalui diskusi ini, IPMG berharap adanya pemahaman yang lebih baik dalam upaya memaksimalkan potensi JKN guna meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia.
"IPMG dan para anggotanya siap untuk mendukung keberhasilan program JKN demi terciptanya sistem kesehatan yang lebih baik di Indonesia," ucap dia. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Sucipto
Tag Terkait:
Advertisement
