Anggota DPR Wacanakan Libatkan Pihak Ketiga Kelola PNBP

Anggota Badan Anggaran DPR RI Azis Syamsudin mewacanakan agar Kementerian Keuangan dapat membuat sistem pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan melibatkan pihak ketiga.

"Ini bertujuan guna memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat sehingga kementerian dan lembaga dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih fokus," kata Azis Syamsudin di Jakarta, Senin (5/9/2016).

Menurut dia, dengan melibatkan pihak ketiga maka juga akan ada mekanisme "check and balance" serta hal tersebut juga dapat dilakukan dengan terbuka, transparan, dan akuntabel.

Politisi Partai Golkar itu berpendapat bahwa pelibatan pihak ketiga ini juga perlu dipastikan dilakukan dengan sistem perekrutan yang ketat.

Dia berpendapat bahwa sistem semacam itu tidak perlu dicemaskan akan terjadi penyelewengan karena menggunakan jaringan "online" (daring) yang diperkirakan lebih kecil kemungkinannya untuk dimanipulasi.

Selain itu, lanjutnya, keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolaan PNBP juga dinilai bakal membuka lapangan pekerjaan baru serta memberikan semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Azis juga meyakini bahwa dengan mengubah sistem yang ada dari manual ke dalam daring juga bakal meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam bentuk pelayanan publik.

Sementara itu, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menilai kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Tanah Air tergantung pada kondisi ekonomi yang sedang berlangsung.

"PNBP kan Penerimaaan Negara Bukan Pajak, fungsi dari kegiatan ekonomi. Kalau kegiatan ekonomi naiknya cepat, maka PNBP naiknya bisa cepat," kata Kepala BKF Suahasil Nazara di sela-sela rapat dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Senin.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, PNBP dalam RAPBN 2017 ditargetkan mencapai Rp240,4 triliun, menurun dua persen dibandingkan target dalam APBNP 2016 Rp245,1 triliun.

Jika dihitung persentase kontribusinya dalam RAPBN 2017, PNBP sendiri berkontribusi sebesar 1,7 persen dari PDB.

"Kalau pertumbuhan ekonomi naik tapi tidak terlalu cepat, ya PNBP akan tercermin di situ," ujarnya. (Ant)