Rokhmin Dahuri Deklarasikan Badan Kerjasama Usaha Bidang Maritim

Mantan menteri Kelautan dan Perikanan era Preisen Abdurrahman Wahid,  Rokhmin Dahuri, mendeklarasikan berdirinya Organisasi Badan Kerjasama Usaha Bidang Maritim (BKBM) sebuah wadah yang akan merangkul  Kabupaten, Kota dan Provinsi Indonesia yang memiliki laut dan pelabuhan untuk membangun berbisnis berbasis kelautan.

BKBM yang dideklarasikan di Radio Republik Indonesia (RRI) Jakarta, Selasa (6/09) bertujuan mendukung program Pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dengan aksi nyata mengundang investor lokal dan manca negara  seperti Korea, Inggris, Amerika Serikat termasuk dari Swiss untuk berinvestasi dan berbisnis  dibidang kemaritiman  di wilayah Indonesia sekaligus upaya menciptakan lapangan kerja secara besar-bearan  dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 Menurut Rokhmin ada 11 sektor dalam bidang kemaritiman yang akan digarap oleh BKBM diantaranya; perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil laut, bio teknologi kelautan, pariwisata bahari, energy sumber daya dari laut, industri dan jasa maritim, dan transportasi laut. Ia meyakini  dalam tida tahun pertama langkah ini akan mampu menciptakan 5 juta lapangan kerja baru.

 “Pembentukan badan BKBM ini untuk menjamin konsistensi dan konsekuensi perjuangan dalam pengelolaan kelautan yang efisien, produktif, inovatif serta berdayaguna dan berhasil guna. Perencanaan dan implementasi pembangunan kelautan yang tepat dan benar harus  secara simultan dikembangkan investasi dan bisnis kelautan diseluruh wilayah nusantara yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi tinggi dan Inklusif serta menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, meningkatkan daya saing bangsa dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Rokhmin.

Di akui Rokhmin, problema bangsa sekarang yang paling akut dan kronis adalah pengangguran, kemiskinan, dan lemahnya daya saing. "Karena itu kami hadir seluruh komponen bangsa untuk mengajak  berinvestasi, berproduksi, dan berbisnis berbasis kelautan terutama di luar Jawa," jelasnya

Rokhmin mengingatkan, Indonesia menghadapi masalah disparitas pembangunan wilayah yang sangat senjang, misalnya di Jawa dan Sumatera yang luasnya 15% dari total wilayah kontribusi ekonominya 85%. Sedangkan wilayah lain yang luas wilayah 85% mulai dari Papua Maluku, NTB, NTT Bali, Kalimantan, dan Sulawesi kontribusinya hanya 15 %. “ Jadi kalo investasi dan bisnis tidak dikembangkan di luar Jawa kita tiadak mungkin kompetitif. Jadi niat kami menghimpun diri dalam BKBM untuk membangun daerah berbasis kelautan, mudah-mudahan menjadi mitra pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia” tegasnya.